Omnibus Law Cipta Kerja : AGA KAREBA

  • Whatsapp
Pembela News Omnibus Law Cipta Kerja : AGA KAREBA

Istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019). Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Pertama, Undang Undang  Cipta Lapangan Kerja, dan Undang Undang  Pemberdayaan UMKM.

Bacaan Lainnya

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu Undang Undang  yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan Undang Undang..

Diberitakan Kompas.com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah Undang Undang  yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (6/10/2020) UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

DPR RI akhirnya mensahkan Omnibus Law tentang Rancangan Undang Undang ( RUU ) Cipta Kerja menjadi Undang Undang melalui Rapat Paripurna ke-7, Senin (05/10/2020) lalu. Melalui Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi ( Baleg ) DPR RI, Arief Supratman Andi Akkas dalam pemaparannya pada rapar paripurna itu menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak tanggal 30 April higga 3 Oktober 2020.

RUU Cipta Kerja, lanjutnya, terdiri atas 15 Bab 174 pasal. Baleg bersama Pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 kali raat Panja, dan 6 ksali rapat Timsis yang dilaksanakan mulai Senin sampai minggu dimulai pagi higga dini hari. Rapat juga dilaksanakan di sela-sela masa reses.

Dari 9 fraksi di DPR RI, dua Fraksi yakni PKS dan Demokrat menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, meski begitu hasilnya tetap disahkan menjadi Undang Undang.

Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas birokrasi dalam memperbanyak lapangan kerja. RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah.

DAMPAK BAGI BURUH

Meski telah disahkan, pada  sisi lain  pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Pembela News Omnibus Law Cipta Kerja : AGA KAREBA
foto Rikianto Nugroho

Mengutip Kompas.com yang  mencatat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kontrak tanpa batas (Pasal 59)

UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

2. Hari libur dipangkas (Pasal 79)

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dipangkas.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian Pasal 79 ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. Aturan soal pengupahan diganti (Pasal 88)

UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

4. Sanksi tidak bayar upah dihapus (Pasal 91)

Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan.

Namun dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya.

UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/ buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam.

Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.

Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebut, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja.

TIMBULKAN TEKANAN EKONOMI.

Seperti yang dilansir Bisnis.com, Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Samsul Arifin melihat ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi apabila RUU Cipta Kerja tidak disahkan. Keempat hal tersebut banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

“Jika RUU Cipta Kerja ini tidak segera diberlakukan, ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi. Lapangan kerja jelas akan pindah ke negara yang lebih kompetitif. Daya saing pekerja kita akan relatif lebih rendah. Jumlah penduduk yang menganggur juga akan sangat banyak, dan Indonesia akan terus terjebak dalam middle income trap,” kata Samsul dalam diskusi bertajuk Solusi Bangkitkan Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi, Selasa (1/9/2020) lalu.

Menurutnya, ada tujuan besar yang perlu dicapai Indonesia pada tahun 2045 dan ini harus dilakukan dengan langkah-langkah kecil yang strategis. Regulasi dan perizinan harus diharmonisasi dan disimplifikasi. Investasi yang berkualitas juga harus diciptakan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

Pembela News Omnibus Law Cipta Kerja : AGA KAREBA
foto Antara

“Ini harus dicapai pada tahun 2024. Kalau regulasi yang ada tidak simpel dan tidak mendukung pengembangan dunia usaha, ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi ke depannya,” kata Samsul melanjutkan.

Perubahan perspektif investor dalam memilah target investasi pasca Covid-19, juga harus direspon dengan tepat. Regulasi untuk mempermudah investasi masuk, adalah magnet yang diperlukan untuk menarik investasi kembali masuk ke Indonesia.

“Pola tata kerja perusahaan dan perilaku masyarakat juga harus diawasi pasca Covid-19 ini. Dunia semakin berkembang dan saling sodok, kalau kita tidak siap dan masih bicara soal regulasi yang bertele-tele kita pasti akan ketinggalan,” kata Samsul.

Sampai saat ini, pemerintah dan DPR masih melakukan pembahasan mengenai beleid RUU Cipta Kerja. Berbagai masukkan dari elemen-elemen seperti serikat pekerja dan pengusaha juga coba terus diakomodasi agar RUU ini bisa segera disahkan dan efeknya bisa terasa segera setelah pandemi Covid-19 berakhir.

BISAKAH JADI SOLUSI ?

Pada bagian lain,  detik,com melansir,  sejak diserang pandemi COVID-19, angka pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin bertambah. Menurut data pengusaha jumlahnya kini sudah mencapai 6 juta orang lebih.

Beberapa pihak menilai, Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi penyelesaian masalah korban PHK akibat pandemi tersebut. Lalu, mampukah RUU Cipta Kerja menyelamatkan tenaga kerja korban PHK tersebut?

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, sebenarnya tidak ada jaminan RUU Cipta Kerja bisa menyerap tenaga kerja dengan maksimal. Sebab, berbagai pasal di dalamnya cukup kontradiksi dengan kondisi penciptaan kerja itu sendiri.

“Contoh di klaster pangan dan ternak, ada perubahan mendasar bahwa posisi impor pangan disamakan dengan produksi dan cadangan nasional. Ini implikasinya ya impor pangan makin bebas sementara petani dalam negeri tidak diuntungkan. Kalau maksud penciptaan lapangan kerja, bagi petani di luar negeri sih iya,” ujar Bhima kepada detikcom, jumat.

Kemudian, dari sektor ketenagakerjaan, menurut Bhima ada pasal yang justru memudahkan izin bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di bidang startup. Padahal, bidang ini harusnya bisa diperuntukkan untuk anak-anak muda dalam negeri yang produktif.

“Kalau TKA dipermudah, sama saja tidak ada penciptaan tenaga kerja lokal yang buat dan mendorong RUU Cipta Kerja juga tidak punya proyeksi jelas berapa banyak serapan tenaga kerja yang bisa dihasilkan misalnya 5-10 tahun pasca RUU ini disahkan. Karena yang buat juga tidak yakin dengan RUU ini saya kira,” paparnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurut Yusuf, kurang tepat bila menganggap RUU Cipta Kerja bisa jadi solusi bagi korban PHK. Lantaran, belum tentu investasi yang diserap nanti masuk ke sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengingat, sebelum disahkannya RUU Cipta Kerja saja, proporsi investasi yang masuk ke Indonesia telah banyak bergeser ke sektor jasa. Padahal, korban PHK dari pandemi COVID-19 ini kebanyakan berasal dari sektor industri manufaktur.

Kalau melihat poin pasal RUU tersebut memang menyasar untuk masalah ekonomi Indonesia, selama ini investasi sulit masuk ke Indonesia itu yang mau diselesaikan, namun apakah ini bisa jadi solusi untuk tenaga kerja itu tidak sepenuhnya tepat, sebab RUU ini tidak bisa menjamin kalau investasi yang masuk akan ke sektor dengan karakteristik menyerap lapangan kerja seperti industri manufaktur,

Selain itu, kondisi ekonomi global khususnya sepanjang tahun ini masih diliputi ketidakpastian akibat adanya COVID-19 serta potensi perang dagang. Hal ini tentu mempengaruhi keputusan investor. Sehingga, meskipun RUU Cipta Kerja dikebut dalam waktu dekat, belum tentu bisa langsung menyerap investasi ke Indonesia. Nah, apa mau dikata, RUU Cipta Kerja telah disahkan  menjadi sebuah Undang Undang.( pblnews ).

Pos terkait