Catatan Tentang DD 2021 dan BLT-DD Gelombang Ketiga

  • Whatsapp
DD 2021 dan BLT DD ke3
Editor Nurzaman Razaq

Pembelanews.com,  Terbitnya Permendesa PDTT No 13/2020 pada pertengahan September 2020 menjadi penegas, dana desa  tahun anggaran 2021 di prioritaskan untuk pencapaian Tujuan Pengembangan Nasional Berkelanjutan atau Sustainable Development Goalas ( SDGs ) di desa. 

Permendesa PDTT itu menjadi dasar 74.953 desa di Indonesia dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021. Sebagaimana  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( PDTT), Abdul Halim Iskandar menekankan, penetapan ini didasarkan pada peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs.

Perlu diketahui, SDGs mengukur seluruh aspek pembangunan sehingga mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Meski harus diakui,  selama ini peringkat SDGs Nasional masih rendah dan cenderung menurun.

Mengutip pernyataan  Presiden Jokowidodoi yang mensinyalir dana desa masih belum dirasakan terutama golongan terbawah. Maka dari itu dampak pembangunan desa juga harus dirasakan. No one left behind, dengan SDGs ini di inginkan  tidak ada satupun orang yang tertinggal dengan proses pembangunan dan dampak dari pembangunan.

Bacaan Lainnya

Apa yang disinyalir Presiden, juga dibenarkan Abdul Halim yang menilai pembangunan desa dengan menggunakan dana desa belum sepenuhnya berdasarkan kondisi factual atau belum spenuhnya berdasakan pada tingkat kebutuhan masyarakat..

Pada dasarnya, pembangunan di desa yang menggunakan dana desa masih juga didasarkan pada keinginan elit di pemerintahan desa. Hal ini senada yang  disinyalir Presiden, pembangunan desa dengan mnggunakan dana desa hanya dirasakan sebagian klompok elit.

Kita berharap dengan dengan terbitnya Permendesa PDTT No 13/2020 yang berfokus pada SDGs desa,  akan memudahkan intervensi lembaga dan swasta untuk menyalurkan bantuannya, mengingat petanya cukup jelas.

Dalam penggunaan dana desa tersebut, oleh Pemerintah Pusat menekankan pada progra, prioritas seperti pada program, padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi melalui desa digital, pengembangan potensi dan produk unggulan, termasuk desa wisata, program ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, dan program kesehatan. 

Namun diantara itu, Dana Desa di fokuskan  yang sedang difokuskan  untuk ketahanan pangan, digitalisasi desa, dan pengembangan perekonomian desa melalui program padat karya tunai.

DI SOSIALISASIKAN

Terkait dana desa 2021, Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Sinjai men- sosialisasikannya, Senin ( 02/10/2020) secara  virtual yang diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sinjai Drs. Yuhadi Samad, Inspektur Inspektorat Sinjai, A. Adeha Syamsuri, perwakilan Perangkat Daerah, seluruh Camat dan para Kepala Desa,  di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai.

Melalui virtual, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Ditjen Pembanngunan Daerah Tertinggal Kemendes RI Dr. Dwi Rudi Hartoyo, menyampaikan, sejak digelontorkan dana desa oleh Pemerintah Pusat, hingga saat ini belum mneyentuh seluruh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Olehnya itu, untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan Permendes Nomor 13 tahun 2020 ini, pelaksanaan program dititikberatkan melalui program Sustainable Development Goals ( SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan.

“SDGs Desa menjadi pedoman Kepala Desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga semua program pemerintah akan tepat sasaran, tidak akan lagi dinikmati oleh elit politik di desa,” jelasnya.

Dwi Rudi Hartoyo yang juga selaku tim perumus Permendes tersebut mengutarakan, bahwa ada tiga hal yang menjadi fokus dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yakni pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa yang memuat tentang pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes, penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang utamanya dikelola BUMDes.

Selanjutnya, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang memuat pemetaan desa, pendataan desa, sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pencegahan stunting di desa dan desa inklusif. Ketiga, adaptasi kebiasan baru yakni desa aman Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Drs. Yuhadi Samad, mengaku bersyukur dengan paparan yang disampaikan dari Kemendes RI dalam rangka memberikan pemahaman kepada Kepala dan Aparat Desa di Sinjai.

“Semoga apa yang dipaparkan bisa dipahami dan menjadi pedoman bagi seluruh desa di Sinjai dalam menyusun RKP Desa tahun 2021,” tuturnya. (Tim Website)

BLT-DD GELOMBANG KETIGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa ( Permendes ) Nomor 14 Tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) gelombang ketiga diperpanjang.untuk tiga bulan ke depan yakni Oktober, November hingga Desember 2020.

Pemberian BLT DD gelombang ketiga ini,  diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaaat (KPM) yang berdasarkan instruksi Kementerian Desa, masing-masing KPM diberikan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai Drs. Yuhadi Samad saat ditemui disela-sela Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Senin (02/11/20) membenarkan instruksi tersebut.

“ Hal ini yang masih kita koordinasikan bersama teman-teman di Desa ini, masih ada tidak dananya sampai Desember, jadi semuanya dikembalikan ke pemerintah desa” kata Yuhadi Samad.

Ditanya jika desa sudah tidak punya dana untuk disalurkan, menurut Yuhadi, kalau misalnya desa masih memiliki sisa anggaran untuk pemberian BLT DD gelombang ketiga ini, Instruksi pusat harus dijalankan. Tapi kalau tidak ada anggaran, ya mau bagaimana lagi, karena tidak ada tambahan lagi dari pusat. Kalaupun misalnya cukup untuk hanya sebulan saja ya tidak masalah.

Meski begitu, kata Yuhadi Samad menambahkan, Jika ada desa yang tidak mampu untuk membayarkan hingga bulan desember 2020, harus ada penguatan dari dokumen penganggaran melalui surat pertanggung jawaban (SPJ) pengguanaan dana desa.(Pblnews)

Pos terkait