Kedua BTS Tower Di Sinjai Yang Dianggap Ilegal, Masih Berdiri tegak dan Kokoh

  • Whatsapp
nurzaman razaq
Sang editor : Nurzaman Razaq (foto dok)

Pembelanews.com, Sinjai – Hingga kini proyek pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS Tower)  di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan , masih menjadi perbincangan dan perdebatan di tengah masyarakat. Media pers pun tak urung memberitakan.

Pasalnya, meski telah memperoleh rekomendasi dari pihak Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Sinjai untuk melakukan pembongkaan kedua tower yang terletak  di Jalan Bulo-Bolu Barat, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara ( belakang eks Kantor Bupati Sinjai) dan Tower di Jalan Udang Tappe’e, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, abupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, hingga kini kedua BTS Tower tersebut masih berdiri tegak dan kokoh.

Kedua tower itu dianggap ilegal, dengan mengutip keterangan pers Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sinjai, Helmy Hidayat,Rabu (10/02/2021) lalu di Café Amaly, Sinjai mengaku, hingga akhir 2020 faktanya adalah tower tersebut sama sekali belum memiiki Izin Membangun Bangunan (IMB), sebagai akhir  finishing suatu kegiatan pembangunan yang dimulai dari izin prinsip yang harus ada di dalamnya, rekomendasi dari masing-masing OPD seperti dari Dinas PUPR, PTSP  Sinjai dan DLHK Sinjai yang menyangkut soal RT/Rwnya soal dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk perizinannya.

Finalnya adalah, pihak Kejari Sinjai telah memastikan ketika persoalan tower tersebut muncul di permukaan, mengingat adanya informasi bahwa pada lokasi tower yang ada di Lappa dan di Bulo-Bulo Barat, secara aturan Perda nomort 2 Tahun 2018 tentang RDTR dan Perda nomor 28 tahun 2012 tentang RT/RW, yang jika mengacu pada peraturan tersebut, lokasi kedua tower tersebut tidak termasuk sebagai lahan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Perda dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Halmana pada titik kordinat di dalam peta menunjukkan bahwa blok-blok yang dimaksud dalam Perda tersebut, kedua tower tersebut tidak bersesuaian dengan peraturan sebagaimana yang dimaksud..

Disebutkan, dalam pemeriksaan selanjutnya kedua tower tersebut ternyata masuk dalam kawasan resapan air yang secara aturan telah menyalahi aturan RT/RW. Sehingga diharuskan untuk setidak-tidaknya apa yang harus dilakukan terhadap bangunan yang sudah berdiri  dan begitu pula dari keterangan ahli terindikasi memang ada gratifikasi atau suap pada saat itu. Namun hingga saat ini belum ada keterangan saksi , siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima.

Pembela News Kedua BTS Tower Di Sinjai Yang Dianggap Ilegal, Masih Berdiri tegak dan Kokoh
Tower yang berlokasi di Bulu-Bulu Barat (foto dok)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan (Kajari) Sinjai, Adje Prasetya  menjelaskan,  dari keempat tower menara itu, dua diantaranya menurut Kejari Sinjai, tersandung masalah yakni tower yang terletak di Bulo-Bulo Barat dan tower yang berada di Lappa.  Kedua tower ini dalam proses pembangunannya terindikasi  melanggar aturan  yang tidak sesuai regulasi peruntukannya diantaranya  pada Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) Kabupaten Sinjai..

Hal serupa juga pernah sebelumnya disimpulkan dalam rapat Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemkab Sinjai, Kamis (19/12/2020) lalu yang dipimpn langsung Sekda Sinjai, Drs.Akbar Mukmin dan dihadiri Dinas PTSP, PUPR,DLHK, Bagian Oemerintahan, bagan Hukum, Kominfo, Kesbangpol, dan Satpol PP serta Camat dan Lurah setempat, yang menegaskan, BTS Tower di Bulo-Bulo Barat dan di Lappa menyalahi aturan dan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan. Sehingga harus dilakukan penyegelan.

Bacaan Lainnya

REKOMENDASI YANG DIPERTANYAKAN.

Telah diberitakan sebelumnya, Jumat (05/03/2021). mengenai Surat pembongkaran, Kajari Sinjai, Ajie Prasetya, mengaku telah melayangkan surat pembongkaran 2 Tower tersebut ke pihak Pemerintah kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan (Sulsel).

“Siap, Surat pembongkaran tower di 2 titik yakni, (Bulo-bulo barat dan Lappa) telah kami layangkan ke Pemerintah Daerah, tinggal pemda punya kewenangan bagaimana menanggapinya,” ungkapnya.

Mengutip pernyataan Kordinator Suara Indonesia, Kabupaten Sinjai, Arjuna Ginting di media faktua.Net, dan Poskota.co, 5/3/2021,  menuding Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkesan takut menghadapi pemilik PT. IBS dan PT.CMI sebab, surat perintah pembongkaran bangunan Tower tanpa IMB itu telah dilayangkan oleh Kajari.

“Apa respon pemerintah setelah surat perintah pembongkaran yang dikeluarkan tidak diindahkan sampai saat ini. Sehingga patut kita menuding bahwa pemerintah takut sama perusahaan tersebut,” ucapnya.

Ia menuturkan, Pemda Sinjai harus melakukan tindakan tegas terhadap pihak perusahaan yang tidak mengindahkan surat ijin prinsip maupun IMB, terlebih Kajari telah menyurat ke Pemda, namun jika tidak ada tindakan pemerintah, maka akan menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat.

Pembela News Kedua BTS Tower Di Sinjai Yang Dianggap Ilegal, Masih Berdiri tegak dan Kokoh
Arjuna Ghinting (foto dok)

 Ada apa dengan surat pembongkaran itu, kalau memang surat itu salah, ya buat lah surat pembatalan nya, berarti PT.IBS dan PT.MCI kan tidak menyalahi aturan, jangan Pemda dalam hal ini membuat kegaduhan opini di tengah masyarakat yang seharusnya memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, ” ungkapnya.

Hal senada dikutip pernyataan  kepala Badan Khusus Pengawasan Pengamanan dan Operasional Lembaga Missi Reclaseering Republik Indònesia (BK.Waspamops. LMR-RI Sulawesi selatan), Andi Unru kepada  poskota.co, Senin (05/04/2021) turut       mempertanyakan tindak lanjut Pemerintah daerah kabupaten Sinjai berdasarkan surat rekomendasi yang layangkan oleh kejaksaan negeri Sinjai terkait pembangunan tower ilegal itu.

“Apa tindaklanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sinjai, apakah meraka lakukan sesuai petuntuk surat dari Kejari Sinjai ataukah hanya didiamkan saja?,” Tanya Andi Unru.

MENANTI PENUH KEPASTIAN.

Dengan adanya rujukan temuan pihak Kejari Sinjai dan Tim TKPRD Pemkab Sinjai, bahkan keduanya telah menerbitkan rekomendasi untuk melakukan pembongkaran terkadap kedua BTS Tower tersebut kepada pihak Pemkab Sinjai, masyarakat tentunya berharap Pemkab Sinjai dalam hal ini Bupati Sinjai menyikapi secara arif dan bijak terkait rekomendasi yang dimaksud.

Masyarakat pun tidak menginginkan di balik soal legalitas tower tersebut, memunculkan kritik yang ujungnya dianggap sebagai tindakan yang merongrong kewibawaan pemerintah daerah dan berakhir pada tudingan adanya pencemaran nama baik terhadap pejabat publik.

Kritik masyarakat akan terus memanas, sepanjang pihak Pemkab Sinjai belum/tidak memberi respon positif terhadap rekomendasi tersebut.(pembelanews.com).

Pos terkait