Mencermati Persidangan Perkara Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Di PN Sinjai

  • Whatsapp
Pembelanews - Nurzaman Razaq
Nurzaman Razaq / Pimpinan Media Group Koran Pembela (foto ist)

Pembelanews.com – Dalam hukum kita di ini negeri,  terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka.

Oleh karenanya, secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara, yang apapun dalih dan dalilnya, anak-anak di ini negeri, tidak boleh diperlakukan kasar terlebih dari pihak yang bukan dari keluarga anak tersebut.

MENCERMATI HUKUM PERADILAN ANAK

Terkait dengan kasus penganiayan terhadap anak di bawah umur, telah tertuang pada Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bacaan Lainnya

Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi:
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 80, ayat (1), (2) dan (3) disebutkan:

  1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KASUS DUGAAN ANIAYA ANAK DI BAWAH  UMUR DI SINJAI

Telah menyeruak di media pers beberapa bulan terakhir ini, kasus dugaan penganiayaan anak di bawah umur terhadap A Bin Bsr ( 14 ) yang diduga dilakukan oknum tenaga honor di salah satu instansi di Sinjai berinisial Ifn,  kini proses persidangannya  sementara bergulir  di Pengadilan Negeri Sinjai, yang sidang perdananya, Rabu (16/12/2020) lalu.

Dalam pemberitaan media tersebut, juga dilansir bahwa kasus dugaan penganiayaan terjadi pada 19 – Juli – 2020, dan penyidikannya dimulai 25 Agustus 2020 di Polsek Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.  Pelaku dijerat  dengan Pasal 80 Ayat 1 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tetang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Sementara kronolgis kasusnya, pelaku diduga melakukan pemukulan terhadap korban di area parkiran Pasar Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang terjadi pada hari minggu tanggal 19 juli 2020 sekitar pukul 09:30 wita, terkait soal pelaku  menganggap korban belum membayar jasa parkir kendaraannya.

Pembela News Mencermati Persidangan Perkara Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Di PN Sinjai
selaku korban kekerasan, di depan Kantor Pengadilan Negeri Sinjai berharap pak hakim menerapkan hukum yang berkeadilan. (foto ist)

Karena terjadi adu mulut, pelaku dengan tanpa mengendalikan emosinya, memukul korban hingga harus di visum di Puskesmas setempat.

Dalam penanganan kasus di Pengadilan Negeri Sinjai, tentunya semua pihak wajib menghormatinya dengan tanpa perlu memperlihatkan semacam “ kekuatan “ pendukungan, yang terkesan cendrung ada upaya menekan majelis hakim yang menangani kasus tersebut.

JPU TUNTUT TERDAKWA 1 TAHUN PENJARA

Seperti diberitakan sebelumnya, perkara penganiayaan anak tersebut yang mendudukkan AA alias Ifn Bin Mp (30) selaku terdakwa, sidang perkaranya telah berlangsung sejak Rabu (16/12/2020) lalu, dan pada  Rabu (03/03/2021) lalu masuk tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut oknum tenaga honor di Dinas Perhubungan Sinjai itu, satu tahun penjara.

Dalam surat dakwaannya, JPU menilai yang memberatkan Terdakwa  yakni atas perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur terhadap Andika Bin Basri  selaku korban, yang mengakibatkan luka pada bagian pelipis kiri. Sementara yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya dan sopan selama persidangan.

Terhadap Terdakwa, JPU menuntutnya  telah melanggar tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud pada pasal 80 ayat 1 jo 76c UU Nomor 35 Tahun 2014, dengan hukuman penjara satu tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000, 

Terhadap tuntutan JPU tersebut, hakim yang menyidangkan perkara tersebut, memberi kesempatan terhadap Terdakwa mengajukan pembelaan pada Sidang berikutnya, yang digelar pada Rabu mendatang (08/03/2021), selanjutnta sidang ditunda hingga dua pekan mendatang.

KRONOLOGIS PERISTIWA

Peristiwa kekerasan di bawah umur yang dilakukan AA, yang dilansir sejumlah media pers sebelumnya menyebutkan, pelaku diduga melakukan pemukulan terhadap korban, Andika Bin A.Basri di area parkiran Pasar Manimpahoi, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yang terjadi pada hari minggu tanggal 19 juli 2020 sekitar pukul 09:30 wita, terkait soal pelaku dianggap diremehkan sebagai petugas dan menganggap korban belum membayar jasa parkir kendaraannya.

Karena terjadi adu mulut, pelaku dengan tanpa mengendalikan emosinya, memukul korban hingga pelipis bagian kiri luka dan harus di visum di Puskesmas setempat.

Atas peristiwa itu, Andi Basri yang juga selaku jurnalis melaporkan AA di Polsek Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai tertanggal 19 Juli 2020.

BERAGAM TANGGAPAN

Apapun dalih dan alasannya, perlakuan  penganiayaan anak di bawah umur, merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Unsur pembuktiamnya, kita berharap akan terungkap dalam persidangan.

Kekuatan hukum bagi korban, diantaranya, terungkap di persidangan sebagai tuntutan JPU terdakwa AA terbukti melanggar tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) jo 76c UU Nomor 35 tahun 2014, dengan hukuman penjaran satu tahun dan membayar biaya perkara Rp3.000.

Sementara pemberatan hukum bagi Terdakwa, diantaranya, sebagai petugas yang sudah paham dan mengerti tentang aturan yang tidak boleh dilanggar, terlebih dengan aksi kekerasan, terdakwa cukup dewasa yang tentunya pada peristiwa  soal jasa pembayaran parkiran, memberi edukasi apalagi seorang anak di bawah umur, bukan dengan arogansi dan kekerasan fisik.

Pembela News Mencermati Persidangan Perkara Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Di PN Sinjai
Mengikuti jalannya persidangan kekerasan anak di bawah umur di PN Sinjai (foto ist)

Sementara orantua korban, Andi Basri mengaku, selama persidangan berlangsung, pihak   Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai, sama sekali tidak pernah melakukan pendampingan.

Sementara diketahui, kehadiran PPA  sangat dibutuhkan sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberi perlindungan dan memastikan pemenuhan hak anak. upaya untuk melindungi anak dengan kasus seperti itu pun mengacu pada 4 skema. Pertama, penanganan cepat. Kedua, pendampingan psikososial. Ketiga, bantuan sosial, dan keempat, pendampingan dan perlindungan selama proses peradilan.

Andi Basri berharap, penegak hukum yang menangani kasus agar menggunakan instrumen yang tepat dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.” Oleh karena itu, kami berharap pihak  hakim Pengadilan Negeri Sinjai dapat menjatuhkan hukuman yag setimpal,apalagi dalam proses persidangan pihak terdakwa telahmengakui kesalahannya dan atas  tuntutan JPU,” tandas Basri (25/03/2021) lalu seraya mempertanyakan, ada apa proses sidang yang selalu diulur-ulur.

BAPAN Advokasi Penyelamat Aset

Senada tanggapan tersebut, Lembaga BADAN ADVOKASI PENYELAMAT ASET Negara Nasaruddin A.MF yang saat ini berada di jakarta angkat bicara. “Saya sangat prihatin atas musibah yang menimpah anak di bawah umur tersebut, yang di duga dianiaya oleh oknum honorer Dishub Kabupaten Sinjai”.

AK (16) Bin AB yang statusnya masih pelajar SMP di sinjai tengah yang di duga dianiaya oleh AA (30) Bin MG oknum Dishub tersebut, harus bolak balik ke pengadilan untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya persidangan tersebut.

Kami sudah menghubungi orang tua korban melalui telepon, dan mempertanyakan sudah sejauh mana kasusnya ini di pengadilan, orang tua korban menyampaikan kekami bahwa “Kasus ini sudah berjalan 7 bulan lebih dan Terdakwa dikenakan pasal 80 ayat 1 dan JPU di Kejaksaan sinjai hanya menuntut 1 tahun penjara terhadap terdakwa.” Tutur orang tua korban.

Kami dari,LEMBAGA BAPAN ADVOKASI PENYELAMAT ASET NEGARA.akan mengawal kasus ini dan mengusutnya sampai tuntas “Ingat kami tidak akan tinggal diam atas insiden yang menimpah anak tersebut.” Ungkapnya.

LBH Pusat

Sementara itu terpisah, Aktivis Advokad Humas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat, Joko Lelono, SH angkat bicara. Ia mengatakan di hadapan para Media dan Lsm yang sedang berkumpul di salah satu warkop di Jakarta

“Aku heran dalam kasus anak di bawa umur ini yang penanganannya begitu lambat dan lalod, kasihan orang tua korban yang selama ini harus bolak balik ke kepolisian, Kejaksaan sampai di Pengadilan. Kok seperti orang yang dipimpong kesana kemari,” ucapnya, Kamis (18/03/2021).

Ditambahkannya bahwa di negara kita ini negara undang undang yang seharusnya sikorban ini mendapatkan hak pembelaan yang seadil – adilnya di pengadilan.”

“Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka.” tambahnya.

Ditambahkannya bahwa “Seharusnya dari Dinas Perlindungan anak harus ikut mendampingi korban tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan fisikolog anak itu, ada gangguan atau tidak.” kata Joko Lelono.

Kami dari LBH di jakarta sudah konfirmasi ke Pihak JPU di kabupaten sinjai dan juga sudah konfirmasi kepada orang tua korban. Dan orang tua korban mengatakan bahwa selama ini kami sudah melaporkan hal ini kepihak Dinas perlindungan anak kabupaten sinjai, namun sampai saat ini pihak terkait belum pernah datang atau berkunjung ke rumah korban.

Malah yang datang pada saat itu hanyalah dari Dinas Sosial kabupaten sinjai yang juga menangani perlindungan anak dan telah mengorek dan mencatat dari segi fisikolog anak tersebut. Dan dari hasil yang telah dilihat secara langsung oleh salah satu petugas dari Dinas Sosial (UFRAH) menyampaikan kepada si korban bahwa “Ade jangan sering melamun dan jangan sering marah marah” ucap Ufrah.

“Kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengharapkan agar pihak kejaksaan menyurati yang membidangi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai, serta dari Dinas Sosial yang juga membidangi kasus anak tersebut secara pisikolognya. Agar hendaknya proaktif memberi pelayanan maksimal untuk turut memberi kesaksian di peradilan ( jika dibutuhkan ), mengenai status hukumnya secara berimbang.” Harapnya.

Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan terbang ke sulawesi di kabupaten sinjai dan akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Tutupnya.(pembelanews.com).

Pos terkait