Status Pertamini, Bagaimana (Bagian Pertama)

  • Whatsapp
nurzaman razaq
Editor : Nurzaman Razaq (foto dok)

PT Pertamina dan Pemerintah, Perlu Jelaskan.

Pembelanews.com,  Makassar – Beberapa badan usaha niaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) mulai mengembangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) skala mini, terutama di daerah yang jauh dari jangkauan SPBU. PT Pertamina (Persero) membangun SPBU mini dengan merek Pertashop dan ExxonMobil membangun microsite.

Bacaan Lainnya

PT Pertamina (Persero) secara resmi membuka peluang bagi anda yang ingin berbisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini alias Pertashop. Lembaga sub-penyalur ini serupa dengan penjual eceran Pertamini.

Namun bedanya, Pertashop didesain sesuai standar keselamatan SPBU Pertamina dan secara takaran lebih akurat dibandingkan Pertamini. Tak tanggung-tanggung, pembuatan Pertashop dilakukan oleh sejumlah perusahaan BUMN yakni, PT Len Industri, PT Pindad dan PT Barata.

Pembela News Status Pertamini, Bagaimana (Bagian Pertama)
Pertashop didesain sesuai standar Keselamatan SPBU Pertamina (foto dok)

Lantas bagaimana denganPengisian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) melalui SPBU Mini yang dikenal sebutan Pertamini.?

SPBU Mini ini kembali semakin marak,  dengan menggunakan noisel. Usaha ini sudah merambah hingga ke pedesaan. Keberadaan Pertamini pun sempat menjadi polemik lantaran diduga belum  memiliki izin resmi..

Keberadaan Pertamini pun menjadi dilematis. Sebab di sisi lain, Pertamini dinilai mempermudah pembelian BBM dan menjadi nafkah bagi sebagian masyarakat. Terkait hal tersebut, patut memang pemilik Pertamini mendapat penjelasan agar kedepannya mereka tidak merasa dirugikan. Karena diyakini mereka pun akan patuh dalam memenuhi aturan yang ditetapkan baik dari Pertamina maupun dari pemerintah.

Seperti diketahui, Pertamini bukan badan usaha yang memiliki izin niaga umum. Sehingga, Pertamini tentu tidak menjadi objek pengawasan BPH Migas.

Sepanjang pengetahuan,  badan usaha izin niaga umum itu setidaknya  diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas rekomendasi dari Kementerian ESDM. Jika tidak memiliki itu, maka  memungkinkan pengawasan menjadi ranah penegak hukum atau kepolisian, serta penataan yang menjadi wewenang dari pemerintah daerah (Pemda).

Yang menjadi soal Pertamini tersebut sebenarnya dalam pengawasan lembaga apa, sementara  BPH Migas mau mengawasi tidak bisa karena Pertamini tidak di bawah Pertamina, buka juga berada di badan usaha swasta.

Seperti yang terpantau, alat ini biasanya untuk menunjang SPBU Mini diperjualkan secara daring, dengan harga bervariasi mulai Rp12 juta hingga Rp20 juta per unit. Bergantung pada fasilitas dan alat yang ada di dalamnya. Mayoritas dari mereka menjual BBM jenis premium. Satu liter bensin dijual dengan harga Rp8.000. Satu mesin box menampung 120 liter bensin, di dalamnya terdapat jerigen berukuran sedang.

Keberadaan mesin ini, memunculkan pertanyaan, apakah SPBU Mini tersebut mempunyai izin usaha. Apakah penjualan BBM model seperti ini melanggar aturan baku sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pertamina, seperti standar harga jual, standarnisasi mengenai dispensernya, noisel hingga kualitas BBM nya ?.

Dinas Perindag selama ini megaku, SPBU mini memang tidak memiliki izin usaha khusus. Mereka selama ini layaknya pedagang eceran yang menjual bahan bakar. Terkait keberadaan usahanya, perlu sebenarnya berkordinasi dengan Pertamina. Pengelola SPBU Mini sebenarnya harus bekerjasama dengan Pertamina.

Beberapa aspek yang masih perlu dipertanyakan, misalnya, dari segi takarannya, apakah sesuai atau tidak. Apakah Soal takaran inilah menjadi wewenang Disperindag, karena terkait aspek perlindungan konsumen. Namun selama ini tidak pernah dilakukan pengecekan mesinnya. Sehingga belum bisa dipastikan apakah mesin ini resmi atau tidak

Pembela News Status Pertamini, Bagaimana (Bagian Pertama)
SPBU Pertamini, perlu ada penjelasan Pertamina dan Pemerintah soal legalitasnya (foto dok)

Sejumlah kalangan menilai, alat yang dipergunakan seharusnya sudah terkalibrasi, sudah melalui uji tera. Begitu pula tempat penampungan juga dipertanyakan. Jika di SPBU Pertamina, penampungan BBM nya di tanama di bawah tanah. Kalau di SPBU Mini tak diketahui apakah ditanam atau bagaimana. Tidak diketahui apakah memakai jerigen atau drum, itu kan dari aspek keamanan lingkungan.

Beberapa tahun lalu di Kota Palopo, dilakukan penindakan terhadap sejumlah SPBU Mini oleh tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Cq.Disperindag setempat, Polri, Kodim, dan Sat Pol PP. Terkait soal legalitasnya kewenangan Pertamina, selanjutnya Disperindag menindak soal alat yang digunakan dan takarannya, hal ini terkait dengan perlindungan konsumen.

 Penindakan yang dilakukan terhadap SPBU Mini di Palopo oleh tim gabungan itu, berdasarkan, UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU Migas, melanggar tata niaga yang merugikan konsumen, dimana harga jualan per liter nya lebih mahal dari HET. Volume tidak ditera dan tidak memenuhi kecukupan volume. Berdasarkan uji tera, pada dispenser tertera bensir yang keluar 1 liter, ternyata hanya 0,6 liter. 

Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, badan usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Izin usahanya antara lain, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.

Dan seluruh poin izin usaha tersebut memiliki muatan hukum yang bila dilanggar akan ada sanksi hingga denda. Oleh karenanya,  PT Pertamina dan Pemerintah perlu menjelaskan.(Bersambung)

Pos terkait