Review  

Essey: Jurnalis Mitra Strategis Dalam Pembangunan Daerah, Jangan Dimusuhi !

Edisi 38

Catatan, Integrtas Secangkir Kopi Pahit (edisi 37)

Editor: Nurzaman Razaq

PEMBELANEWS.COM – Literasi pagi sambil menikmati secangkir kopi membawa kita pada satu kenyataan bahwa hubungan antara media dan instansi publik bagaikan dua sisi mata uang—tidak dapat dipisahkan. Tanpa media, dunia tidak akan mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitarnya

Pembangunan sebuah daerah (tak terkecuali termasuk di perdesaan) tidak bisa berjalan sendirian. Ia membutuhkan orkestrasi dari berbagai elemen yang sering kali disebut sebagai konsep Pentahelix yakni melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Di antara pilar-pilar tersebut, jurnalis dan media memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka bukan sekadar penyampai informasi, melainkan jembatan dua arah yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan denyut nadi masyarakat.

Membangun kemitraan yang sehat dan profesional dengan jurnalis adalah kunci untuk melipatgandakan dampak positif pembangunan daerah.

Bukan Musuh

Selama ini, masih ada sekat psikologis antara birokrasi pemerintahan dan kalangan pers. Pemerintah terkadang memandang jurnalis sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan, sementara jurnalis melihat birokrasi tertutup dan alergi terhadap kritik.

Padahal, dalam kerangka pembangunan, keduanya memiliki tujuan yang sama: kesejahteraan masyarakat.

Ketika pemerintah daerah menggandeng jurnalis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program, informasi mengenai kebijakan publik dapat tersampaikan secara transparan.

Ketika kepercayaan kepada media rendah, hubungan pun menjadi renggang. Padahal dalam komunikasi publik, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika sebuah instansi tidak menjalin hubungan yang baik dengan media, maka jangan berharap memperoleh citra positif atau ruang pemberitaan yang berimbang.

Pemerintah daerah atau pemangku kepentingan ketika menganggap media sebagai musuh, ekosistem pembangunan dan demokrasi di daerah akan mengalami kemunduran serius. Hubungan yang bersifat bermusuhan (adversarial) ini memutus jembatan komunikasi antara negara dan warga.

Manakala pejabat menutup akses informasi kepada jurnalis, masyarakat akan menilai pemerintah sedang menyembunyikan sesuatu. Ruang kosong informasi ini akan langsung diisi oleh rumor, spekulasi, dan hoaks di media sosial.

Program pembangunan yang sebenarnya bermanfaat menjadi tidak efektif karena tidak tersosialisasikan secara objektif dan kredibel kepada masyarakat luas.

Media berfungsi sebagai watchdog (pengawas) jalannya pemerintahan. Jika jurnalis diintimidasi, dikucilkan, atau dibungkam, celah penyalahgunaan wewenang dan anggaran akan semakin terbuka lebar.

Pemerintah menjadi anti-kritik dan terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang hanya berisi pujian dari lingkaran internal, sehingga masalah nyata di lapangan tidak pernah terselesaikan.

Tanpa kolaborasi dengan media, inovasi daerah/desa, produk UMKM, dan destinasi wisata daerah sulit menembus pasar nasional maupun global.

Sikap permusuhan dari pemerintah sering kali memicu pemberitaan yang reaktif, emosional, dan tidak berimbang karena jurnalis tidak mendapatkan hak jawab atau klarifikasi resmi dari narasumber pemerintah.

Kriminalisasi jurnalis atau pemutusan kerja sama secara sepihak dan atau pilih – pilih media yang bisa diajakkerjasama,  akan mematikan independensi media  dan memicu  berita kritis yang kenyataannya masyarakat lebih gandrung dengan mdia kritis, yang lebih mengedepankan sosial kontrolnya yang bertanggungjawab.

Seperti yang disampaikan oleh berbagai pihak, wartawan memiliki peran penting dalam membangun opini publik, menyebarluaskan program kerja, serta mengawal jalannya transparansi.

Secara umum, Jurnalis memberikan umpan balik (feedback) dari lapangan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta membantu pemerintah memperbaiki kebijakan yang kurang tepat sasaran.

Prinsip Menuju Kemitraan yang Sehat

Membangun kemitraan dengan jurnalis tidak berarti membungkam kritik atau mendikte pemberitaan. Kemitraan yang berkualitas harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan independensi.

Pemerintah daerah (pemerintah desa juga), perlu membuka akses informasi yang seluas-luasnya melalui kehumasan yang komunikatif, sementara jurnalis tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

Penutup

Daerah yang maju biasanya ditandai oleh ekosistem informasi yang hidup. Dengan menempatkan jurnalis sebagai mitra strategis dalam kerangka kerja yang terbuka, sinergis, dan saling menghormati.

Proses pembangunan tidak hanya berwujud beton dan angka statistik, melainkan sebuah gerakan partisipatif yang dipahami dan didukung oleh seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, memusuhi media sama saja dengan menutup mata dan telinga terhadap kondisi rakyat sendiri. Kritik dari media bukan ancaman bagi kekuasaan, melainkan peringatan dini agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar.(dirangkum dari berbagai sumber bacaan).