Essey: Luka Di tas Absensi, Cermin Sebuah Ironi Oleh Jejaring Kekuasaan
SINJAI,PEMBELLANEWS.COM – Pendidikan seharusnya menjadi ruang paling suci untuk menanamkan integritas, kejujuran, dan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi penerus.
Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Sinjai, justru mencoreng wajah dunia pendidikan kita. Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin absensi sidik jari (ceklok) merek Geisa yang melibatkan lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sinjai—dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dari rentang tahun 2019 hingga 2022—menjadi cerminan ironis bagaimana anggaran negara dikeruk dari sektor yang semestinya paling dilindungi.
Jejak Kasus dan Modus Operandi
Kasus ini mulai dibuka ke publik oleh aparat penegak hokum, setelah mencuatnya indikasi kerugian negara yang awalnya diestimasi mencapai ratusan juta hingga menembus angka miliaran rupiah.
Modus operandi yang terungkap memperlihatkan pola kejahatan birokrasi yang klasik namun merusak: markup atau penggelembungan harga. Mesin absensi sidik jari merek Geisa tersebut diketahui memiliki harga pasaran sekitar Rp2,7 juta per unit, namun dijual ke ratusan sekolah tingkat SD dan SMP di Sinjai dengan harga melambung antara Rp3,5 juta hingga Rp4,5 juta per unit.
Tidak hanya soal selisih harga, pengadaan ini disinyalir kuat menyalahi prosedur teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah karena dilakukan di luar sistem pengadaan secara elektronik seperti SIPLah. Lebih jauh lagi, proses ini diwarnai oleh dugaan adanya tekanan psikologis terhadap para kepala sekolah serta pembebanan iuran bulanan tambahan.
Ketika instansi pembina pendidikan alih-alih menjadi pelindung, melainkan menjelma menjadi “pemberi tekanan” demi melancarkan transaksi pengadaan, maka integritas birokrasi telah mengalami kebusukan sistemik.
Mengkhianati Dana BOS
Dana BOS sejatinya dialokasikan untuk mendongkrak mutu pembelajaran, memperbaiki fasilitas kelas, menunjang kebutuhan siswa kurang mampu, serta mendukung operasional sekolah agar berjalan optimal.
Mengalihkan atau membebani dana BOS demi pengadaan mesin ceklok—yang urgensinya sering kali tidak mendesak dibanding kebutuhan dasar sekolah—merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak-hak siswa.
Ketika ratusan sekolah dipaksa membeli mesin dengan harga markup, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli buku, memperbaiki atap bocor, atau melengkapi fasilitas laboratorium justru menguap demi keuntungan segelintir oknum. Skandal ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara angka, tetapi merampas hak anak-anak di Sinjai atas lingkungan belajar yang layak.
Tantangan Kepastian Hukum dan Integritas Birokrasi
Kasus mesin ceklok Sinjai telah lama bergulir di meja penyidik, bahkan sempat menyeret sejumlah nama pejabat dan pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
Namun, perjalanan panjang penanganan perkara ini juga memunculkan ujian besar bagi penegak hukum: ketegasan dan kepastian. Publik di Sinjai terus menanti apakah perkara ini akan bermuara pada penetapan tersangka yang transparan tanpa pandang bulu, adaya tersangka “yag ditumbalkan”, atau “tukar guling” dan atau justru menguap dalam ketidakpastian hukum.
Keterlibatan atau terseretnya nama-nama pejabat dalam pusaran birokrasi menunjukkan bahwa korupsi di tingkat lokal jarang sekali berdiri sendiri; ia kerap ditopang oleh jejaring kekuasaan dan relasi struktural.
Oleh karena itu, keberanian aparat penegak hukum—baik kepolisian maupun kejaksaan—sangat diuji untuk membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Penutup
Kasus korupsi pengadaan mesin ceklok di Sinjai memberikan pesan pahit bahwa korupsi telah menyusup ke ruang-ruang yang paling sunyi dari pengawasan.
Mesin ceklok yang sejatinya diciptakan untuk mendisiplinkan kehadiran, ironisnya justru mencatat daftar “ketidakhadiran” moral para pemangku kebijakan.
Penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada pengembalian kerugian negara atau sanksi administratif semata, melainkan harus berujung pada penegakan hukum yang adil dan pembenahan tata kelola Dana BOS.
Hanya dengan cara itulah, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai dapat dipulihkan kembali.Wallahu bissawab. (dirangkum dari Fb/isntagram/Youtube/media).






