Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Bukan Berarti Bebas Dari Tipikor
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Sinjai atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang diterima langsung Bupati Sinjai, Hj.Ratnawati Arif di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Selasa (26/05/2026), sepatutnya mendapat apresiasi.
Penghargaan dan prestasi itu, kali ke sepuluh Pemkab Sinjai diraihnya secara berturut-turut. Hal itu tentunya menempatkan Sinjai sebagai salah satu daerah di Sulsel dengan tata kelola keuangan terbaik dan konsisten.
Prestasi WTP yang diraih itu, dapat dibilang sebatas simbol kepercayaan publik, sebagaimana yang diutarakan Bupati Sinjai pasca menerima Penghargaan WTP itu. “Prestasi ini bukan hanya penghargaan, tapi simbol kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah”.
Bukan Jaminan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu saja mengingatkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, bukan berarti bersih dari kecurangan maupun dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).
Ada tiga jenis pemeriksaan rutin tahunan yang dilakukan BPK, yakni Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Artinya, Opini WTP yang diperoleh suatu daerah, bukan berarti daerah itu bebas dari kecurangan maupun dugaan tipikor,
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sama sekali bukan jaminan bahwa suatu daerah terbebas dari korupsi. Predikat ini sering kali disalahartikan oleh publik, padahal WTP dan tindak pidana korupsi memiliki fokus evaluasi yang sangat berbeda
Beberapa alasan utama mengapa daerah dengan predikat WTP tetap bisa terjerat kasus korupsi:
- Fokus pada Administrasi, Bukan Moralitas: Audit WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). WTP menilai kerapian pembukuan, bukan perilaku moral penggunanya.
- Metode Pemeriksaan secara Sampling: BPK tidak memeriksa seluruh transaksi keuangan satu per satu. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan sampling data. Jika praktik korupsi atau markup anggaran disembunyikan dengan rapi dan memenuhi kelengkapan dokumen administratif, maka dokumen tersebut akan lolos
Beda Jenis Pemeriksaan: Untuk mendeteksi kecurangan (fraud) atau korupsi, BPK biasanya memerlukan audit investigatif atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bukan audit laporan keuangan rutin.
Tidak Sebatas Simbolik.
Harapan agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diraih Pemkab Sinjai, tentu tidak sekadar menjadi simbolik atau pajangan administratif sangatlah krusial. WTP sejatinya adalah indikator tata kelola keuangan yang baik, sekali lagi bukan jaminan anti-korup
Agar WTP berdampak nyata bagi masyarakat, tercurahkan harapan dan langkah strategis yang perlu diwujudkan oleh Pemkab Sinjai;
- Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Opini WTP harus linear dengan menurunnya angka kemiskinan, naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan terbukanya lapangan kerja baru melalui alokasi APBD yang tepat sasaran.
- Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik: Dana daerah yang dikelola secara akuntabel harus diwujudkan dalam bentuk fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan yang merata, serta infrastruktur publik yang berkualitas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. Pengawasan internal dan sistem pencegahan korupsi harus terus diperkuat agar tidak ada celah penyalahgunaan anggaran
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Pemerintah daerah wajib segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi perbaikan dari BPK, meskipun predikat WTP telah berhasil diraih.
- Transparansi dan Partisipasi Publik: Proses perencanaan dan realisasi anggaran harus terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut memantau dan merasakan transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Merujuk pada pedoman pengelolaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, predikat WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, yang semestinya menjadi fondasi dasar bagi birokrasi yang bersih dan melayani.(cea)
