Hukum  

Skandal Mesin Cheklok Di Sinjai (Bagian 23)

Essey: Ironi Integritas, Terampasnya Hak Dasar Peserta Didik

Editor: Nurzaman Razaq

SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Essey ini menyambung essey bagian 22 lalu berjudul, Luka di Atas Absensi: Cermin Sebuah Ironi. Hal mana pendidikanyang diketahui publik, adalah ruang paling suci untuk menyemai nilai kejujuran, kedisiplinan, dan integritas bagi generasi masa depan.

Namun, sebuah ironi pahit justru mencoreng wajah dunia pendidikan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin absensi sidik jari (ceklok) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2019-2022.

Masalahhnya, bukan sekadar persoalan angka kerugian negara, melainkan potret buram bagaimana anggaran yang seharusnya menopang kualitas belajar anak-anak justru dikeruk melalui skema yang terstruktur.

Pengkhianatan terhadap Dana BOS

Skandal ini berakar pada pengadaan mesin absensi merek Geisa untuk ratusan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada rentang tahun anggaran 2019 hingga 2022.

Dalam praktiknya, pengadaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN ini diduga sarat akan penyimpangan prosedural dan penggelembungan harga (mark-up).

Berdasarkan temuan penyelidikan kepolisian, harga satuan mesin ceklok yang di pasaran hanya berkisar Rp2,7 juta (sudah termasuk pajak) diduga dinaikkan secara sepihak menjadi Rp3,5 juta hingga Rp4,5 juta per unit.

Lebih jauh lagi, proses pembelanjaannya dilakukan di luar Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang menjadi mekanisme resmi pemerintah. Ratusan kepala sekolah dan bendahara seolah diarahkan pada satu merek tertentu, bahkan tetap diharuskan menganggarkannya meski sekolah bersangkutan sebenarnya sudah memiliki perangkat absensi.

Akibat skema ini, indikasi awal kerugian keuangan negara ditaksir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Akibatnya, tedampak dengan terampasnya hak-hak dasar peserta didik.

Dana BOS dirancang untuk memastikan operasional sekolah berjalan lancar, mulai dari penyediaan buku pelajaran, perbaikan ruang kelas yang rusak, hingga peningkatan mutu pembelajaran. Ketika ratusan sekolah dibebani belanja barang dengan harga yang dimark-up demi keuntungan segelintir pihak, anggaran yang seharusnya digunakan untuk menambal atap sekolah yang bocor atau melengkapi fasilitas belajar pun menguap begitu saja

Ironisnya, alat yang dibeli dengan harga mahal tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengawasi kedisiplinan tenaga pendidik. Sangat kontradiktif ketika instrumen yang dihadirkan untuk menegakkan disiplin justru lahir dari rahim ketidakjujuran dan manipulasi anggaran.

Ujian Kepastian Hukum dan Transparansi

Selain persoalan substansi korupsinya, lambannya penanganan kasus ini turut menjadi sorotan tajam publik dan elemen masyarakat sipil di Sinjai. Meskipun Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Sinjai telah memeriksa ratusan saksi—mulai dari bendahara sekolah hingga pejabat tinggi daerah—dan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan sejak awal 2025, publik masih menanti kepastian penetapan tersangka.

Hingga penghujung tahun 2026, proses hukum terkesan tertahan pada penantian dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kondisi ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas aparat penegak hukum dan lembaga auditor negara. Penegakan hukum yang berlarut-larut tanpa kejelasan status tersangka hanya akan memicu apatisme masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di daerah.

Ketegasan aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini, menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau, serta membenahi tata kelola dana BOS secara transparan menjadi harga mati, demi menyelamatkan marwah pendidikan di Bumi Panrita Kitta. (bersambung/ dirangkum dari Fb/isntagram/Youtube/media).