Hukum  

Manipulasi Anggaran, Proyek Fiktif Dan Penyalahgunaan Wewenang, Pola Sistimatik Oknum Kades Lakukan Korup Dana Desa

Illustrasi belaka (*)

Editor: Nurzaman Razaq

BONE,PEMBELANEWS.COM – Indikasi penyelewengan dana desa oleh kepala desa umumnya mencakup pola manipulasi anggaran, proyek fiktif, dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Indonesia, termasuk pada kasus-kasus yang disorot di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026, tindak pidana korupsi pada sektor desa sering kali mengikuti modus yang berulang.

Pada tahun 2026, sorotan terkait indikasi penyimpangan dana dan anggaran di tingkat desa khususnya di Kabupaten Boone, memuncak pada penanganan sejumlah perkara hukum oleh Kejaksaan serta upaya pencegahan oleh pemerintah daerah.

Beberapa perkembangan dan sorotan utama yang mencuat sepanjang tahun 2026 meliputi:

Kasus Desa Cakkeware.

Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Bone di Pompanua, pada 12 November 2026, resmi menetapkan Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana berinisial SS sebagai tersangka dan langsung menahannya di Lapas Watampone.

Tersangka diduga menilap uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode 2023–2025 dengan nilai mencapai sekitar Rp140 juta.

Sebelumnya,publik dan media lokal pada  periode Oktober 2026, menyoroti sejumlah tunggakan kasus korupsi di Kabupaten Bone yang belum menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk perkara dana desa

Salah satu perkara yang disorot adalah dugaan penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Usa, Kecamatan Palakka. Perkara ini mencakup pembangunan jembatan gantung senilai Rp301,6 juta serta evaluasi keseluruhan realisasi kegiatan fisik desa (jalan, perpustakaan, dan plat deker) dengan total anggaran sekitar Rp890 juta.

Indikasi penyimpangan dana desa serupa, juga terjadi di Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng.Perkara korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) Tahun Anggaran 2023 masih terus bergulir, yang menjerat kepala desa, mantan kepala desa, dan sekretaris desa dan tercatat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp693 juta berdasarkan hasil audit BPK RI.

Percontohan Desa Antikorupsi.

Sebagai respons atas maraknya kasus hukum perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bone bersama Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggencarkan program penguatan integritas.

Pada pertengahan November 2026, Pemkab Bone melaksanakan penilaian perluasan percontohan Desa Antikorupsi yang dipusatkan di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Selain isu dana desa, pada November 2026 perhatian publik di Bone juga tertuju pada penyelidikan Kejati Sulsel terkait dugaan penyimpangan anggaran Pokir DPRD Bone senilai Rp37 miliar dan bantuan alsintan, namun perkara tersebut berada di level anggaran kabupaten, bukan dana desa.(*).