BONE, PEMBELANEWS.COM – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone tahun 2025 tengah berlangsung. Penjabat (Pj.) Bupati Bone, Andi Winarno Eka Putra, menegaskan bahwa APBD 2025 harus bebas dari defisit. Oleh karena itu, estimasi pendapatan dirancang secara realistis agar belanja dan pendapatan tetap berimbang (01/11/24).
“Program prioritas akan disesuaikan, yang penting APBD 2025 nanti sehat. Kita harus realistis menetapkan pendapatan agar belanja berimbang, sehingga estimasi rencana pendapatan harus realistis dan tidak terjadi defisit,” kata Andi Winarno Eka Putra.
Lebih lanjut, Andi Winarno mengakui bahwa kondisi APBD tahun 2024 kurang sehat. Ia berkomitmen agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Bone bekerja sama demi terciptanya APBD yang sehat di tahun 2025. “Keadaan APBD kita saat ini tidak baik. Makanya, saya berkomitmen bersama TAPD dan DPRD untuk membuat APBD lebih sehat. Kita bekerja demi Bone yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
DPRD Kabupaten Bone, melalui Wakil Ketua Bapemperda, Herman, menyatakan bahwa pembahasan APBD 2025 baru akan dilakukan setelah perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai. “Kami akan membahas soal perampingan OPD terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita lanjutkan dengan RAPBD 2025,” kata Herman, Jumat (1/11).
Herman menegaskan bahwa perampingan OPD akan menjadi prioritas agar struktur organisasi pemerintahan lebih sesuai dengan porsi anggaran yang ada, mendukung tercapainya APBD 2025 yang sehat. “Ketika OPD dirampingkan, otomatis bisa menyesuaikan dengan anggaran ke depan. Kami ingin APBD 2025 dalam kondisi yang sehat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan perampingan ini, Herman menyebut bahwa 10 OPD akan dilebur, termasuk Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan yang akan digabung menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, ada pula peleburan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta integrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disduk-KB).
“Beberapa OPD lain seperti Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah juga akan disatukan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, Bappeda dan Balitbangda akan digabung menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah,” tambah Herman.
Herman juga menggarisbawahi bahwa pihaknya akan menggenjot pembahasan RAPBD sebelum akhir November 2024, memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran dapat berjalan tepat waktu.
Langkah Menuju Bone yang Lebih Sehat
Upaya perampingan OPD dan penetapan anggaran secara realistis diharapkan mampu mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi Kabupaten Bone. Pj. Bupati dan DPRD Kabupaten Bone berkomitmen untuk menciptakan anggaran yang sehat, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di tahun mendatang.
