Hukum  

Skandal Mesin Cheklok Di Sinjai (Bagian 24)

Unit Tipidkor Polres Sinjai (foto dok)

Antara Kepastian Hukum Dan Dilema Institusional

Editor: Nurzaman Razaq

SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin absensi sidik jari atau ceklok oleh Polres Sinjai di lingkungan Dinas Pendidikan setempat hingga kini telah berjalan lebih dari satu tahun sejak naik ke tahap penyidikan pada awal 2025, namun belum menetapkan tersangka

Berlarut-larutnya perkara ini menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Sinjai. Publik mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum karena janji awal pengumuman tersangka yang sempat dilempar ke publik tak kunjung terealisasi.

Di satu sisi, langkah kehati-hatian penyidik dalam merampungkan alat bukti dan menunggu hasil audit BPK, adalah prosedur normatif agar perkara tidak gugur di pengadilan.

Di sisi lain, lambatnya progres menimbulkan kesan bias kekuasaan dan mengikis kepercayaan publik terhadap ketegasan Polres Sinjaii dalam mengusut aktor-aktor intelektual di balik pusaran dana pendidikan

Sementara itu, percepatan proses audit penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi kunci utama yang sangat dinantikan publik Sinjai, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin ceklok ini.

Sebagai lembaga auditor negara yang independen, ketepatan dan kecepatan BPK RI dalam menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), memiliki dampak krusial terhadap kelanjutan penegakan hukum di daerah.

Masyarakat juga mengharapkan adanya komunikasi yang lebih terbuka antara BPK dan penyidik kepolisian terkait kendala teknis di lapangan, seperti kelengkapan dokumen administrasi dari ratusan sekolah yang diperiksa, sehingga hambatan tersebut bisa segera diatasi bersama.

Tentunya, hasil audit yang cepat dan akurat dari BPK RI akan menjadi bukti nyata sinergi antarlembaga negara dalam menyelamatkan uang rakyat, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sinjai.(dari berbagai sumber/bersambung)