Kekhawatiran Adanya “Tukar Guling” Di Balik Layar.
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Apabila aparat penegak hukum (APH) lebih banyak melempar pernyataan normatif di media massa—seperti terus-menerus beralasan “menunggu hasil resmi audit BPK RI”—tanpa pernah memaparkan peta keterlibatan para aktor utama kepada publik. Transparansi yang minim bisa saja memicu kecurigaan adanya “tukar guling” perkara di balik layar.
Kekhawatiran adanya tukar guling perkara di balik layar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin fingerprint (ceklok) Dinas Pendidikan Sinjai, bisa jadi diakibatkan lambannya penetapan tersangka, meskipun kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak awal 2025.
Istilah “tukar guling, barangkali dapat dimaknai sebagai bentuk kecurigaan publik. Atau adakah konteks yang bisa dinarasikan antara istilah “tukar guling” dengan adanya “kompromi atau kesepakatan rahasia”, untuk meredam kasus atau mengalihkan jeratan hukum agar tidak menyentuh aktor-aktor utama ???.
Aktivis antikorupsi dan gerakan mahasiswa di Sulawesi Selatan secara konsisten menyuarakan kekhawatiran ini berdasarkan beberapa indikasi diantaranya, Polres Sinjai sempat menyatakan akan mengumumkan tersangka pada awal tahun 2025. Namun, hingga akhir tahun 2026, janji tersebut belum terealisasi dengan alasan berkas masih tertahan di tahap penyidikan dan menanti hasil final audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penundaan yang berlarut-larut ini, barangkali bisa memicu spekulasi bahwa waktu yang lama dimanfaatkan untuk melakukan “lobi-lobi” atau mungkin mengaburkan alat bukti ???. Semoga saja itu asumsi belaka.
Namun keeresahan masyarakat bisa semakin menguat karena kasus ini menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Sinjai, yang sejauh ini baru diperiksa sebatas saksi.
Hal ini bisa memicu keresahan publik, dengan tersanderanya nama seorang pejabat yang begitu berlarut-larut namanya terbawa-bawa, yang bisa mencederai harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik, lantaran dalih “: masih menunggu hasil audit BPK RI”.Hal seperti jangan juga sampai terjadi.
Dalam sistem hukum di Indonesia, BPK RI tidak memiliki kewenangan yuridis untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang. Kewenangan menetapkan tersangka sepenuhnya berada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian (Polres/Polda/Mabes Polri), Kejaksaan, atau KPK .
Namun, hasil Audit Investigatif atau Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan oleh BPK RI merupakan salah satu alat bukti surat yang paling krusial.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, status tersangka dalam kasus korupsi baru bisa dinyatakan sah dan kuat apabila penyidik telah mengantongi bukti kerugian negara yang nyata dan pasti (actual loss).
Respons Otoritas Hukum.
Menanggapi isu miring ini, Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Sinjai di bawah kepemimpinan Kasat Reskrim IPTU Dr. Adi Asrul menegaskan, bahwa institusinya tetap berkomitmen membongkar skandal ini secara profesional tanpa intervensi.
Pihak kepolisian menyatakan telah mengantongi beberapa nama calon tersangka dan proses penetapan tinggal menunggu penyerahan angka pasti kerugian negara dari BPK RI.
Meskipun demikian, berbagai aliansi mahasiswa terus mendesak Polda Sulawesi Selatan dan Kejati Sulsel untuk melakukan evaluasi atau mengambil alih kasus ini demi memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan terbebas dari tersanderanya nama pejabat yang seakan-akan jadi “bidikan” dari kasus tersebut.(bersambung).
