Bayang-Bayang Transaksi Fee Di Balik Pintu Ruang Kepala Sekolah (sebuah fenomena)
MAKASSAR,PEMBELANEWS.COM – Sekolah sejatinya adalah kawah candradimuka tempat nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan ditanamkan kepada generasi penerus bangsa.
Di puncak kepemimpinan institusi pendidikan ini, berdiri sosok Kepala Sekolah yang memegang mandat moral dan administratif untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara bermuara pada peningkatan kualitas belajar siswa.
Namun, integritas ruang pendidikan ini tercoreng ketika praktik transaksional menyusup masuk. Fenomena Kepala Sekolah yang menerima komisi atau fee dari kontraktor proyek fisik maupun penyedia buku pelajaran, bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan.
Praktik penerimaan komisi ini sering kali dibungkus dengan istilah halus seperti “uang terima kasih”, “dana operasional tambahan”, atau “biaya koordinasi”. Dalam skema pengadaan buku pelajaran, misalnya, Kepala Sekolah memiliki kewenangan besar dalam menentukan penerbit atau distributor mana yang akan digandeng, baik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun melalui rekomendasi pembelian kepada orang tua siswa.
Ketika keputusan ini didasari oleh besaran persentase komisi yang ditawarkan penyedia buku, pertimbangan utama bukan lagi kualitas isi buku atau kesesuaiannya dengan kurikulum, melainkan keuntungan pribadi sang pemimpin sekolah.
Hal serupa terjadi pada proyek pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah yang melibatkan kontraktor. Ketika Kepala Sekolah menerima fee di muka atau di akhir proyek, kontraktor secara otomatis akan memangkas anggaran material untuk menutupi biaya suap tersebut demi menjaga margin keuntungan mereka.
Akibatnya sangat fatal: kualitas bangunan sekolah menurun drastis. Cat tembok yang cepat mengelupas, atap yang bocor dalam hitungan bulan, hingga konstruksi yang membahayakan keselamatan siswa dan guru menjadi pemandangan lumrah sebagai dampak langsung dari korupsi kecil-kecilan ini.
Dampak dari perilaku koruptif ini jauh melampaui kerugian materiil negara. Pertama, hak siswa untuk mendapatkan fasilitas dan bahan ajar terbaik menjadi terampas. Buku-buku berkualitas rendah dengan harga yang dimark-up memaksa siswa belajar dengan sumber yang tidak optimal. Kedua, budaya korup ini menciptakan iklim kerja yang tidak sehat di lingkungan sekolah. Guru dan staf tata usaha yang mengetahui praktik tersebut akan kehilangan rasa hormat kepada pimpinannya, atau lebih buruk lagi, ikut terseret dalam pusaran kompromi moral demi mengamankan posisi masing-masing.
Lebih jauh lagi, tindakan Kepala Sekolah yang menerima komisi menghancurkan esensi pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di ruang kelas. Bagaimana mungkin sekolah mengajarkan siswanya untuk tidak menyontek dan menjunjung tinggi kejujuran, sementara pemimpin tertingginya justru mempraktikkan suap dan gratifikasi di balik meja kerjanya?
Keteladanan yang rusak dari pucuk pimpinan akan melahirkan generasi yang menganggap bahwa kecurangan adalah hal yang wajar selama dilakukan secara rapi dan terselubung.
Untuk memutus rantai praktik kotor ini, diperlukan pembenahan sistemik yang menyentuh aspek pengawasan dan transparansi. Digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa di sekolah, seperti penggunaan platform belanja resmi pemerintah yang terintegrasi, harus terus diperketat untuk meminimalisir interaksi tatap muka antara Kepala Sekolah dan vendor.
Selain itu, peran komite sekolah, pengawas pendidikan, serta masyarakat harus diberdayakan agar mampu mengaudit dan mengawasi penggunaan dana pendidikan secara terbuka dan akuntabel.
Pada akhirnya, jabatan Kepala Sekolah bukanlah ladang basah untuk mencari keuntungan finansial tambahan, melainkan amanah mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menolak komisi dari kontraktor maupun penyedia buku adalah langkah fundamental dalam menjaga marwah dunia pendidikan. Hanya dengan pemimpin sekolah yang bersih dan berintegritas, sekolah dapat benar-benar menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus kokoh secara moral.(dari beragam sumber bacaan)






