MAKASSAR,PEMBELANEWS.COM – Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran direktur utama perusahaan daerah (perusda) baru. Agenda ini menjadi momentum awal mempererat kerja sama sekaligus menyoroti rencana strategis ke depan dalam memperbaiki kinerja perusda.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail menuturkan bahwa pertemuan ini menjadi ruang diskusi awal antara legislatif dan para pimpinan baru perusda untuk menyamakan visi, terutama dalam mendorong kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini sebagai forum silaturahmi dan diskusi awal. Kita ingin tahu apa saja rencana dari para dirut dalam memajukan perusda, dan tentunya yang berdampak positif terhadap PAD Kota Makassar,” ujar Ismail dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, sebagai mitra pengawasan, Komisi B berkomitmen mendampingi dan mengawal jalannya reformasi di tubuh perusda. Ia menekankan pentingnya pembenahan sumber daya manusia dan struktur organisasi agar operasional perusda menjadi lebih efisien dan produktif.
“Kami minta agar seluruh SDM di masing-masing perusda dievaluasi menyeluruh. Misalnya di PD Pasar, dari 650 karyawan, sudah ada pengurangan sekitar 100 orang, tapi saya pikir perlu dirampingkan lagi demi efisiensi,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan jumlah SDM yang berlebih sebagai salah satu hambatan dalam optimalisasi kinerja perusda. Evaluasi ini, lanjut Ismail, bukan sekadar pemangkasan, tetapi memastikan tenaga yang tersisa benar-benar berkompeten dan sesuai kebutuhan.
“Kalau ini tidak diseriusi, maka sulit mengharapkan kontribusi nyata terhadap PAD. Kita sudah lihat selama bertahun-tahun, masalahnya itu-itu saja,” katanya.
Ismail menyebut bahwa kinerja para dirut akan terus dipantau selama tiga bulan ke depan. Jika terbukti mampu menunjukkan peningkatan signifikan, pihaknya siap merekomendasikan agar mereka diangkat sebagai pejabat definitif.
“Kalau target tercapai dan ada progres dalam peningkatan PAD, saya dan Komisi B akan mengusulkan ke wali kota agar dirut yang bersangkutan ditetapkan sebagai definitif,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B, William juga menekankan pentingnya komitmen serius dari para dirut untuk mengurai persoalan yang sudah lama mengakar dalam perusda.
“Masalah yang ada jangan hanya jadi bahan wacana tahunan. Kami ingin ada perubahan nyata,” tegas William.
Ia juga menyinggung tentang keberadaan satuan tugas (satgas) di lingkup perusda yang harus dioptimalkan. Menurutnya, tanpa fungsi pengamanan yang jelas, keberlangsungan program perusda bisa kembali terganggu.
“Keberadaan satgas ini jangan cuma formalitas. Kalau tidak dimaksimalkan, bisa-bisa kembali seperti dulu, kacau lagi,” tutupnya.(*).
