Editor : Nurzaman Razaq
TAKALAR,PEMBELANEWS.COM – Perjuangan gigih seorang ibu rumah tangga bernama Muntasia Syam (56), warga Manyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, dalam mempertahankan dan menuntut harta warisan orangtuanya .
Perjuangan yang dilakoni sejak 2019 hingga akhir tahun 2026 ini, kini menjadi sorotan publik karena dengan segala rintangan mulai dari sisi pelayanan dari pihak kepala lingkungan dan kepala kelurahan setempat dan adanya upaya mengaburkan dokumen kepemilikan yang sepatutnya menjadi haknya, hingga mencuatnya konflik emosional.
Masalah tanah warisan orangtuanya, telah dilakukan dengan berbagai cara. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah warisan orangtuanya bernama Muhammad Syamsuddin Bin Daming, terkesan “digelapkan”. Sehingga untuk menyelamatkan pembayaran SPPT PBB,Muntasia membayar langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Takalar.
Untuk mendapatkan kepastian kepemilikan, Muntasia melaporkan mulai dari kepala lingkungan hingga kepala kelurahannya.Namun kedua pejabat pelayan masyarakat itu, enggan memberi pelayanan yang maksimal. Bahkan pengusiran dirinya saat di kantor kelurahan. Terlebih setelah adanya pihak yang berupaya “mencaplok” tanah warisan orangtuanya pada program PTSL.
Surat laporan yang diserahkan ke pihak kelurahan, terabaikan seakan tak bermakna. Bahkn Muntasia merasa dirinya tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana seharusnya hingga ke kantor kecamatan.
Surat kuasa warisan yang dibuat Muntasia pun diabaikan, tidak ditanda tangani oleh pihak kelurahan. Hanya berdalih urusan pihak BPN Takalar.
Upaya lain yang ditempuh Muntasia, dengan melayangkan surat laporan kepada Bupati Takalar tertanggal 06 Juli 2026. Namun surat laporan yang berisikan perihal kinerja dan pelayanan kepala lingkungan dan kepala kelurahannya yang dianggap maladministrasi itu, hingga kini pun belum terbalaskan.
Diserobot dan Dibongkar.
Tepatnya, 15 hari meninggalnya orangtua Muntasia di tahun 2024 (Muhammad Syamsuddin Bin Daming), menurut Muntasia tanah dan rumah warisan neneknya (warisan orangtua ibu Muntasia), diserobot dan rumah panggung di atas tanah itu, turut dibongkar
Menurut Muntasia, penguasaan tanah dan pembongkaran rumah dengan sepengetahuan kepala lingkungan inisial “Abd” masa itu, menurut Muntasia, dilakukan secara sepihak oleh oknum bernama “Msr” tanpa sepengetahuan dirinta dan tanpa alasan yang jelas.
“Rumah warisan yang usai dibongkafr, lalu dibanguni rumah baru diatas tanah tersebut dan bangunan rumahnya menutup penuh akses jalan ke makam orang tua kami, jelas merupakan tindakan penyerobotan dan pengrusakan,” tandas Muntasia.
Tindakan oknum yang melakukan penyerobotan dan pengrusakan aset warisan tersebut, telah dilaporkan Muntasi ke Bupati Takalar, Juli 2026.
Sistimatik Dan Terencana.
Masalah yang dihadapi Muntasia itu, tampaknya dilakukan oleh pihak-pihak kepala lingkungan dan kepala kelurahan secara sistimatik dan terencana. Yang seakan-akan telah melumpuhkan kewarisan yang seharusnya menjadi hak Muntasia.
Perjuangan yang telah dilakukan dengan gigih itu, juga pernah mengadukan ke pihak Camat Pattallassang, BPN Takalar, Inspektorat daerah Takalar, pihak kepolisian dan terakhir ke pihak Ombudsman di Makassar.
Muntasia dalam perjuangannya itu, tetap berharap agar hak kewarisan yang seharusnya dimiliki, terus akan dilakukan. Muntasia tampaknya tak gentar akan terus perjuangkan hak warisan orangtuanya, dengan meminta dukungan kepada pihak lembaga swadaya masyarakat (Lsm) dan media pers untuk turut menyeruakan perjuangannya itu.
Hingga ulasan ini naik tayang, sejumlah pihak yang berkaitan dengan masalah Muntasia tersebut, diupayakan untuk dikonformasi untuk memperoleh keseimbangan dalam pemberitaan. (*).





