Sikapi Pemangkasan Anggaran dan Krisis Fiskal Daerah Dengan Optimisme Dan Solusi Berkelanjutan. (Sebuah Tanggapan)
SINJAI, PEMBELANEWS.COM – Pernyataan Wakil Bupati Sinjai,Andi Mahyanto Mazda kepada Presiden dan Wakil Presiden hingga Menteri Keuangan yang meminta untuk mengkaji ulang soal kebijakan efesiensi anggaran yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah, Rabu (29/04/2026).
Menurutnya, jika anggaran terus dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Andi Mahyanto dalam unggahan video di akun Facebook pribadinya.
Dia juga menyinggung soal kondisi fiskal Kabupaten Sinjai yang saat ini sudah cukup terbatas. Dengan total APBD sekitar Rp1,1 triliun, sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai, termasuk tambahan beban pembayaran gaji PPPK paruh waktu.
Pernyataan Wakil Bupati Sinjai yang dibarengi sikap penegasan untuk dikaji ulang soal efesiensi anggaran, dapat dicermati adanya kesan ungkapan reaksi pesimis dari seorang pemimpin daerah.
Kesan Reaksi pesimis seperti itu, merupakan respons atas ketidakmampuan dengan perhitungan besarnya masalah atas kemampuan yang dimiliki, umumnya mengeluh dengan mencari indikator kelemahan diri.
Antara Tantangan dan Peluang
Efesiensi anggaran yang dikaitkan dengan krisis fiskal daerah, diakui telah menjadi perhatian publik yang seharusnya dipandang sebagai sebuah momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Di balik tantangan keterbatasan anggaran, terdapat peluang besar untuk melakukan reformasi struktural yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien demi meningkatkan pelayanan publik.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Program-program yang kurang prioritas dapat ditunda, sehingga fokus belanja diarahkan pada sektor yang benar-benar strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar.
Dengan langkah tersebut, masyarakat tetap mendapatkan manfaat langsung meskipun fiskal tengah terbatas. Mengingat, selain efisiensi belanja, krisis fiskal juga membuka ruang untuk mengembangkan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Potensi pajak daerah yang dikelola secara adil, retribusi yang transparan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dapat memberikan tambahan ruang fiskal. Daerah dengan potensi pariwisata, industri kreatif, maupun pertanian dapat menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sebelumnya belum maksimal.
Digitalisasi pelayanan publik juga menjadi solusi nyata. Dengan sistem yang terintegrasi, kebocoran anggaran dapat ditekan dan efisiensi meningkat. Transparansi berbasis digital memungkinkan masyarakat ikut memantau keuangan daerah, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Pada saat yang sama, digitalisasi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci menghadapi krisis fiskal. Dukungan fiskal pusat melalui transfer dana tetap penting, namun sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat sipil akan memperkuat daya tahan keuangan daerah. Pola kemitraan publik-swasta dapat menjadi jalan keluar kreatif dalam membiayai pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Solusi Berkelanjutan.
Solusi mengatasi efesien anggaran dan soal krisis fiskal dalam membangun daerah di tengah keterbatasan dana (seperti pemangkasan transfer ke daerah/TKD), memang memerlukan kombinasi antara pemotongan belanja non-produktif dan peningkatan kreativitas fiskal.
Fokus utamanya adalah, memastikan setiap rupiah memberikan dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi daerah. Termasuk pada penerapan skala prioritas yang sebaiknya difokuskan anggarannya pada sektr eseinsia; seperti ketahanan pangan,ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan.
Begitu juga anggaran berbasis kinerja,dimana setiap pos belanja wajib memiliki hasil (output) yang jelas dan terukur, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Termasuk mengurangi pengadaan yang tidak mendesak dan memetakan kebutuhan nyata daerah.
Yang terpenting lagi, di balik penghematan belanja operasional, sepatutnya lebih ditegaskan pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, dan pengadaan alat tulis kantor yang berlebihan.
Di balik semua itu, pemanfaatan tehnologi digital, agar lebih ditekankan untuk diterapkan melalui e-budgeting dan e-procurement untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningatkan transparansi, serta mengoptimalkan aset yang ada daripada membeli baru.
Serta upaya peningkatan PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak/retribusi,dengan menggunakan sistem digital untuk memaksimalkan pemugutan pajak daerah dan meminimaisir kebocoran.
Yang tidak boleh juga diabakan, adalah menjalin kemitraan swasta/Lsm/Media pers, dalam pengelolaan ptensi daerah yang meningkatkan efesiensi pemungutan, mendorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah, serta upaya peningkatan kinera BUMD untuk menyumbang PAD lebih besar.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah diharapkan dapat bertahan dan tetap membangun meskipun dana investasi daripusat mengalami penurunan.
Dengan strategi yang tepat, krisis fiskal daerah bukanlah akhir, melainkan awal dari tata kelola yang lebih sehat dan berkelanjutan. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem fiskal yang lebih mandiri, transparan, dan inovatif.
Hasilnya, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dalam bentuk pelayanan publik yang semakin berkualitas, adil, dan merata. Dapat dicontohkan, sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan yang tidak hanya menghadirkan fasilitas publik, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.(*).
