Hukum  

Ironi, Di Balik Proyek SPAM Dan Dana Hibah PDAM Sinjai (1).

Antara Air Bersih Dan Tata Kelola Yang Terluka

Editor: Nurzaman Razaq

SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan aliran Dana Hibah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sinjai Bersatu telah menjadi ujian besar bagi integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sinjai.

Apa yang semestinya menjadi proyek strategis untuk pemenuhan hak dasar rakyat yaitu akses air bersih, justru berpotensi berubah menjadi celah penyimpangan anggaran yang melibatkan jejaring kekuasaan.

Kronologi dan Peta Masalah

Perkara ini mulai bergulir ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasus yang awalnya terfokus pada kegiatan perbaikan jaringan SPAM Perkotaan serta Dana Hibah tahun anggaran tertentu, belakangan meluas mencakup rentang waktu penganggaran dari tahun 2019, 2020, 2021, hingga 2023 dan 2024.

Dugaan penyimpangan ini menarik perhatian luas, karena tidak hanya berhenti pada level operator atau pejabat teknis di lapangan. Proses penyidikan sempat menyentuh penggeledahan di beberapa kantor instansi pemerintah daerah serta pemeriksaan maraton terhadap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tekanan publik kian menguat. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan masyarakat, seperti Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kritis hingga HMI MPO Cabang Sinjai, terus mendesak Kejari Sinjai agar tidak melakukan penanganan yang bersifat tebang pilih.

Publik menuntut agar penegak hukum memeriksa pihak-pihak strategis yang berada di lingkaran penentu kebijakan anggaran pada periode tersebut, termasuk mengusut tuntas aliran dana dan peran pejabat tinggi daerah.

Ironi di Tengah Krisis

Di tengah hiruk-pikuk tarik-menarik proses hukum di Kejaksaan, terdapat dampak nyata yang ditanggung oleh masyarakat Sinjai. Ironi paling tajam tampak dari kondisi krisis air bersih yang terus berulang di berbagai wilayah—termasuk penderitaan warga di daerah kepulauan seperti Kecamatan Pulau Sembilan yang terus menyuarakan hak atas air bersih.

Ketika anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk jaringan air dan hibah PDAM, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan bahwa air bersih belum merata, sementara uang negara tergerus oleh dugaan rasuah.

Kasus SPAM dan Dana Hibah PDAM Sinjai bukan sekadar persoalan kerugian angka di atas kertas audit. Ini adalah krisis kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di daerah.

Kejaksaan Negeri Sinjai kini berada di bawah “uji nyali” publik: akankah proses hukum ini tuntas menyentuh aktor-aktor intelektual di balik meja anggaran, atau kembali menguap menjadi sekadar catatan hitam birokrasi yang jalan di tempat ?.(dari berbagai sumber/ bersambung).