Editor : Abrar Mattalioe
WAJO,PEMBELANEWWS.COM – Proyek pembangunan jalan poros Lajokka-Macero yang menghubungkan antara dua kecamatan yakni, Kecamatan Tanasitolo-Belawa di wilayah Kabupaten Wajo, merupakan contoh kegagalan pengawasan danakuntabiitas dalampelaksanaan proyek pemerintah.
Proyek yang CV Hasten yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 14,6 miliar, ditemukan Komisi III DPRD Wajo dalam kunjungan di lokasi proyek belum lama ini, seperti kualitas talud yang buruk dan kualitas semen yang diragukan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum efektif.
Pengawasan yang tidak efektif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya transparansi, atau bahkan adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Dalam kasus proyek Lajokka-Macero, kegagalan pengawasan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti, kurangnya pengawasan lapangan yang tidak efektif dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi di lapangan tidak terdeteksi secara dini.
Sisi lain, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek dapat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan bagaimana proyek ini dilaksanakan.
Akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Dalam kasus proyek Lajokka-Macero, akuntabilitas yang dipertanyakan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti, kurangnya sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini dapat menyebabkan permasalahan serupa terjadi di masa depan. Serta kurangnya evaluasi kinerja kontraktor yang menangani proyek ini dapat menyebabkan kontraktor tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan beberapa langkah yang harus di lakukan DPRD Wajo dan dinas terkait, dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan efektif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek ini dikerjakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dari permasalahan tersebut ada sanksi yang lebih berat perlu diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini untuk memastikan bahwa permasalahan serupa tidak terjadi di masa depan.
Proyek pembangunan jalan Lajokka-Macero ini seharusnya menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Wajo. Namun, permasalahan yang ditemukan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan bahwa proyek ini selesai sesuai dengan standar yang diharapkan.
Dengan demikian, diharapkan bahwa proyek Lajokka-Macero dapat menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Wajo dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.(*).
