MAKASSAR,PEMBELANEWS.COM – Dihentikannya sementara iuran BPJS Daerah oleh Pemprov Sulsel di bawah kendali Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel, tentu menjadi sorotan dan perlu dipertanyakan.
Sementara BPJS itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan tanggungjawab pemerintah terhadap hak masyarakat.
Sorotan terhadap penghentian pembayaran iuran BPJS, digaungkan salah satu anggota Komisi E DPRD Sulsel, Yeni Rahman yang dengan tegas menilai Gubernur Sulsel Andi Sudirman tidak mencerminkan keseriusannya dalam menanggapi keluhan masyarakat.
Legislator Fraksi PKS ini juga menyayangkan ketidak hadiran Andi Sudirman pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (14/04/2025) lalu, yang menimbulkan kekecewaan anggota dewan.
“Seharusnya pak Gubernur hadir untuk menyikapi keluhan masyarakat. Hal ini dinilai mencerminkan ketidakseriusan Pemprov dalam menanggapi keluhan masyarakat,” tegas Yeni Rahman.
Selain menyoroti soal BPJS, dewan juga menpertanyakan masalah bantuan keuangan daerah dan tumpukan utang yang belum diselesaikan. Dengan ketidakhadirannya pada Rapat Paripurna itu, sejumlah anggota dewan pun angkat bicara.
Wakil Ketua DPRD`Sulsel, Rahman Pina, senada melontarkan kekecewaanya, tidak hadirnya Gubernur pada Rapat Paripurna. Paling tidak, katanya,
Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel bisa hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap forum legislatif.
Menurut Yeni Rahman, Pemerintah terlalu sibuk mengutak-atik APBN, tapi tidak memperhatikan kebutuhan nyata rakyat. Bantuan keuangan tidak diselesaikan, utang menumpuk. Oleh karena itu, Yeni minta agar surat edaran tentang penghentian iuran BPJS Daerah segera dicabut.(pblnews/Fitri)
