Musrembang di Kawasan Wisata Pantai Marannu, Sinjai Timur Menuai Sorotan dan Kritik
Editor : Nurzaman Razaq
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sinjai Timur untuk usulan program tahun anggaran 2027 menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda dan masyarakat, Jumat (06/02/2026).
Kegiatan yang dibilang oleh Bupati Sinjai, Hj.Ratnawati Arief, bukan sekedar wadah menampung usulan, melainkan proses penyaringan aspiras yang harus disesuaikan dengan realitas anggaran, namun kenyataanya selama Musrembang dilaksanakan, minum realisasi dengan dalih efesiensi anggaran.
Seluruh usulan harus diselaraskan dengan kewenangan perangat darah agar dapat direalisasikan secara optimal, itu kata Bupati Sinjai. Namun bagaimana usulan itu bisa diselaraskan, jika Musrembang yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Pantai Marannu itu, dianggap tertutup. Karena hanya dihadiri kalangan pejabat tertentu.
Seorang pemuda Sinjai Timur, Muh. Izhar, menyampaikan kekecewaannya terhadap mekanisme Musrenbang yang dinilai tidak transparan dan tidak inklusif.
Menurutnya, partisipasi masyarakat umum, khususnya pemuda dan warga terdampak langsung, sangat terbatas.
“Musrenbang ini terkesan tertutup. Yang diundang hanya pejabat dan perwakilan tertentu saja, sementara masyarakat luas tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa Musrenbang hanya menjadi agenda seremonial tahunan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, bukan sebagai forum strategis untuk merumuskan kebutuhan pembangunan berbasis aspirasi warga.
Kritik juga diarahkan pada minimnya realisasi usulan prioritas masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur jalan.
Setiap tahun, warga secara konsisten mengusulkan perbaikan jalan, namun hingga kini belum menunjukkan hasil nyata.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kondisi jalan poros Langgul–Kaloling yang telah lama mengalami kerusakan parah.
Jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan warga, namun belum juga dilakukan pengaspalan.
“Jalan poros Langgul–Kaloling selalu diusulkan setiap Musrenbang, tapi tidak pernah dikerjakan. Kalau begini terus, apa gunanya Musrenbang selain menghabiskan anggaran?” tegas Izhar.
Ia juga mengkritik pemerintah kecamatan yang dinilai belum mampu mengakomodir dan memperjuangkan usulan masyarakat secara maksimal hingga ke tingkat penganggaran.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memastikan aspirasi prioritas warga benar-benar diperjuangkan, bukan sekadar dicatat dalam dokumen.
”Musrenbang seharusnya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan transparan, dengan melibatkan masyarakat luas. Bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai instrumen nyata dalam mendorong pembangunan yang adil dan merata, ” kuncinya.(Sj).
