Astrologi Politik 100 Hari
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Tidak menyeruak ke permukaan soal capaian program dan kebijakan 100 hari kerja Hj.Ratnawati Arif dan A Mahyanto Mazda selaku Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, pasca menyampaikan Visi dan Misi periode 2024-2029 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sinjai, Selasa (4/3/2025) lalu.
Sekalipun belum ditemukan dasar ilmiah yang menjelaskan, namun angka 100 telah menjadi patokan waktu untuk mengevaluasi pemerintahan 100 hari menjadi momen untuk memenuhi kebutuhan emosional masyarakat yang ingin melihat “pertanda” baik atau buruk dari kepemimpinan.
Sudah jadi maklum bahwa keberhasilan kinerja pemerintahan memerlukan waktu lebih dari sekadar 100 hari untuk menunjukkan hasil nyata.
100 hari masih belum cukup untuk membangun monumen keberhasilan yang berdampak, apalagi spektakuler. Namun tekanan publik, terutama media, untuk menunjukkan hasil awal memaksa para aktor pemerintahan untuk segera bergerak, berpikir, dan bertindak.
Meski diakui, “astrologi politik 100 hari” sering kali dianggap dangkal dan kurang makna, namun ia tetap memiliki manfaat sebagai pemicu.
Tantangan serius yang dihadapi kedua pemimpin daerah Sinjai ini dalam tradisi politik performatif berbingkai 100 hari kerja, adalah memperlihatkan keberanian menyampaikan kepada publik bahwa kita sedang membangun daerah, bukan sedang membuat mi instan, yang hanya perlu waktu tiga menit, sebuah sajian sederhana siap disantap
Penajaman Program.
Program 100 hari kerja patut dirancang oleh keduanya untuk dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi komitmen dalam mewujudkan capaian program khususnya dalam merealisasikan visi dan misi serta janji kampanyenya.
Terkait hal itu, bisa saja keduanya telah merancang dan sejauh apa progress yang bisa dicapai dalam 100 hari kerja. Untuk hal itu, tentunya keduanya melakukan penajaman program kerja dengan melibatkan masing-masing OPD dalam pembagian tugas yang terstruktur, agar program 100 hari kerja dapat berjalan efektif.
Oleh karena itu, semua OPD harus memahami perannya dan bekerja sesuai timeline yang telah ditetapkan. Pemerintahan daerah ini dituntut untuk bergerak cepat agar target dapat tercapai.
Lantas program dan kebijakan apa saja yang akan dijadikan indikator dalam capaian progresnya di 100 hari kerja, itu yang belum mengemuka dari keduanya.(bersambung)
