Arah Kebijakan Pemerintahan Di 100 Hari Kerja ???
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Hj.Ratnawati Arief dan Andi Mahyanto Mazda,SH.,MH, merupakan pasangan yang kini menahkodai penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan di Kabupaten Sinjai untuk periode 2024-2030.
Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak bersama gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025, yang menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Meski usai diantik, kedua pemimpin daerah Sinjai ini, hingga memasuki hari ke 52 sebagai kepala daerah Sinjai, tidak mempublikasikan apa saja program 100 hari kerjanya.
Sehingga menimbulkan tanda tanya, apa yang telah dan akan dilakukan kepala daerah terpilih ini terkait 100 hari pertama dengan ekspektasi tinggi dari publik. ???.
Momen 100 hari kerja, bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi indikator awal dalam menilai kapasitas, komitmen, skala prioritas, efektivitas, dan yang paling penting, keberpihakan kepala daerah. Apakah mereka benar-benar berada di pihak rakyat, atau justru lebih condong kepada kepentingan seremonial belaka.
Dalam politik modern, 100 hari pertama sering dianggap sebagai “bulan madu” antara pemimpin dan rakyatnya. Namun, periode ini juga menjadi fase krusial dalam menetapkan fondasi pemerintahan yang kuat. Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam masa ini dapat menjadi cerminan arah kepemimpinan ke depan. Lantas bagaimana dengan kepemimpinan daerah kita saat ini ????
Sebenarnya, banyak persolan yang mengemuka di awal kepemimpinan Hj Ratnawati Arif dan A.Mahyanto Mazda yang dipandang perlu diselesaikan di 100 hari kerjanya.
Pertama, selain janji politiknya yang dituangkan ke dalam visi dan misinya, yang hingga kini pun belum ada gambaran realisasi secara signifikan, yang patut dijadikan indikator evaluasi sejauah apa progres program strategi daerah yang bakal dituntaskan di 100 hari kerjanya itu.
Kedua, janji politiknys tentang program strategi pembangunan di Sinjai yang pernah diwacanakan pada Pilkafa 2024 lalu, yakni pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi dan akan dijadikan prioritas utama selama lima tahun ke depan. Itupun hingga kini tidak jelas.
Ketiga, dalam rangkuman janjinya itu, keduanya menegaskan akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, program pendidikan yang bukan hanya pendidikan yang digratiskan, tetapi lebih memperhatikan pada mutu dan kualitas pendidikan dan pengajaran, dan system pelayanan kesehatan yang terintegrasi, serta program peningkatan ekonomi melalui capaian PAD yang optimal, pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Lagi-lagi masih dalam fatamorgana.
Keempat, ketidakjelasan soal janji politiknya yang akan dijalankan dalam pemerintahannya diantaranya, peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan mutu dan kualitas pendidikan gratis. Yang setidaknya telah bisa tergambar sejauh ini belum diketahui capaian progresnya di 100 hari kerjanya itu.
Kelima, pasang surutnya PAD (Pedapatan Asli Daerah) beberapa dekade menjadi permasalahan yang patut dicarikan solusi, yang bukan hanya bertumpu kepada`peningkatkan dengan pemanfaatan potensi daerah dan omptimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap memiliki kewenangan dalam peningkatan PAD. Hal ini juga tidak tercermin menjelang 100 hari kerjanya.
Keenam, sejauh ini juga belum tergambar kerja-kerjanya sebagai kepala daerah, terkait penanganan banjir, longsor, , perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, penanganan soal pertanian, perikanan dan perkebunan, serta kepariwisataan.
Yang terlihat hanyalah kegiatan seremoni soal program-program tahun sebelumnya yang dilaksanakan, diantaranya kegiatan seremonial terkait kunjungan, silaturahmi dan halal bi halal dan soal bagaimana upaya mendapat “belas kasih” anggaran dari Pemerintah Pusat akibat adanya refusing anggaran,
VISI – MISI
Dalam rapat paripurna Hari Jadi Sinjai ke-461, selasa (04/03/2025) lalu, Bupati Sinjai, Hj Ratnawati Arief, sama sekali tidak menyinggung program 100 hari kerjanya. Dia hanya menyampaikan visi dan misinya yang katanya merupakan langkah awal dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dan Wakil Bupati Sinjai.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Ratnawati memperkenalkan visi pembangunan Sinjai untuk periode 2025-2030, yaitu: “Masyarakat Sinjai yang Maju, Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan,” yang diakronimkan menjadi “SAMA-SAMAKI”.
Dari penyampaia visi tersebut, dapat dimaknai pentingnya kerjasama, kolaborasi dan komitmen bersama dalam membangun Sinjai. Namun untuk “SAMA=SAMAKI” membangun sinjai, apa target capaian yang ingin dibuktikan kepada masyarakat di 100 hari kerja.
Sementara untuk misinya, Bupati Sinjai menjelaskan, misi utamanya, di antaranya: Mewujudkan ketahanan sosial budaya berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal; Meningkatkan riset dan inovasi daerah yang sistematis dan berkelanjutan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel guna mendukung pertumbuhan ekonomi; serta Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan secara berkelanjutan
Dari visi dan misi tersebut, program apa saja yang telah dikerjakan di 100 hari kerjanya dan bagiaman progress capaian dari visi dan misi tersebut.???
Akibat ketidak jelasan soal apa yang akan dicapai di 100 hari kerjanya itu, tentunya akan menyeruak stigma, bahwa “Sama-Samaki” membangun Sinjai akan menjadi ngawur ???. Lantas apa yang bisa dilakukan OPD dengan “SAMA-SAMAKI” membangun Sinjai.???..(bersambung)
