Hukum  

Penuntasan Sejumlah Kasus Di Pangkep, “PR” Bagi Akbp.Muhammad Husni Ramli,

Kapolres Pangkep,Akbp.Muhammad Husni Ramli,S.Uk.,MH.,MTr.,Opsla (foto dok)

Editor: Nurzaman Razaq

PANGKEP.PEMBELANEWS.COM –  Kapolres Pangkep, Akbp.Muhammad Husni Rami,S.Ik.,MH.,MTr.,Opsla yang menggantikan pejabat lama Akbp.Ari Kartika Bhakti, di pundaknya banyak harapan masyarakat dalam hal penegakan hukum yang merata dan berkeadilan.

Mantan Kapolres Luwu Utara ini dikenal humanis, tegas dan berdisiplin, diharapkan mampu mengendalikan dan mengatasi sejumlah penanganan kasus yang belum berkesudahan pada masa pejabat lama.

Seperti yang telah menyeruak sebelumnya, soal penangan kasus terhadap dugaan distribusi solar ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep sejak tahun 2024. Yang diharapkan mendapatkan  atensi penuntasan oleh mantan Kasisidik Subdit gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri ini.

Dimana sebelumnya, dosen Fakultas hukum pidana Universitas Hasanuddin, Dr.Starif Saddam Rivanie Parawansa, minta agar penanganan perkara hukum di Polres Pangkep transparan, khususnya dalam penanganan kasus distribusi soalr illegal.

Sebagaimana diketahui, penanganan kasus dugaan distribusi solar ilegal dinilai mandek di kepolisian.Dimana proses penyelidikannya telah diakukan pada Mei 2024 lalu. Penanganan kasus tersebut bisa dilidik tanpa adanya aduan terlebih dahulu.

Proyek Bermasalah.

Selain soal penanganan distribusi solar illegal, juga menyeruak soal pemberantasan korupsi. Hal mana diketahui,  diPangkep banyak sekali dugaan korupsi, sementara dalam penanganan proses hukumnya dibilang hapir tiak ada yang mengemuka.

Denganmenyeruaknya soal korupsi di pangkep, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (Grib Jaya) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menantang Kapolres Pangkep yang baru, AKBP Muhammad Husni Ramli, untuk memberantas korupsi.

Kapolres Pangkep Akbp.Muhammad Husni Ramli diharapkan berani membuka  membuka kembali sejumlah kasus dugaan korupsi yang selama ini dinilai tak jelas penanganannya.

Harapan masyarakat Pangkep, kasus dugaan korupsi patut ditindaklanjuti dengan transparan dan tuntas. (Grib Jaya) Kabupaten Pangkep menyebut, minimnya penindakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Pangkep sebagai tanda lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, masyarakat butuh transparansi dan sikap tegas dari aparat kepolisian.

Kabarnya, dalam waktu dekat GRIB Jaya Pangkep melalui Ketuanya, Ardan, akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pangkep. Karena dinilai beberapa tahun terakhir nyaris tak ada tersangka korupsi yang diproses. Kalau memang ada temuan, segera gelar konferensi pers. Biar masyarakat tahu.

Sementara Panglima Satgas Grib Jaya DPC Pangkep. Anjas Asmara bilang, aksi unjuk rasa dalam waktu dekat merupakan bentuk komitmen Grib Jaya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini juga bagian dari komitmen kami untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo. Kami minta ini menjadi perhatian Kapolres yang baru—bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada penegakan hukum,” ujarnya.

Sekedar diketahui, GRIN JAYa merupakan organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Hercules sebagaiKetuaUmum yang selalu menegaskan kepada anggotanya,  “Kalau benar, jangan takut. Sampaikan kepada saya setiap ada dugaan korupsi di wilayah, biar saya teruskan langsung ke Presiden Prabowo.(pblnews)