Beragam Masalah, Perlu Pembenahan Total
Editor: Nurzaman Razaq
MAKASSAR,PEMBELANEWS.COM – Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat berusia satu tahun. Ia membuat banyak klaim keberhasilan: MBG telah menyasar 49 juta penerima manfaat dengan 0,0007% kasus keracunan, melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha kecil dan koperasi desa, dan menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru.
Namun, temuan BBC News Indonesia dan analisis pengamat mengungkap sebaliknya.
Di beberapa daerah, ada dapur MBG yang sama sekali tidak mempekerjakan warga sekitar, upah para pekerja yang disebut “relawan” dianggap tidak transparan, dan minimnya keterlibatan usaha mikro.
Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari mega proyek ini?
Beragam masalah MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi berbagai masalah serius, terutama terkait perencanaan terburu-buru, lemahnya pengawasan, dan potensi maladministrasi.
Temuan utama meliputi kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Hal ini diakibatkan lemahnya kontrol kualitas pada dapur umum mitra.Terjadinya maladminitrasi dan tata kelola berupa penundaan berlarut, diskiriminasi dalam pelayanan, lemahnya kompotensi dalam penerapan SOP dan penyimpangan prosedur.
Begitu pula pada perbedaan kualitas layanan khususnya perbedaan peyediaan alat makan (stainless steel vs.plastik tipis) dan kualitas gizi yang tidak merata di berbagai daerah. Hingga kerumitan birokrai dan minimnya transparansi.
Masalah ketenagakerjaan pada dapur mitra, menjadi salah satu fenomena krusiall,dimana pekerja dapur sering bekerja tanpa kontrak rsmi, jaminan sosial (BPJS),dan kompensasi lembur yang tidak jelas.
Masalah lain yang sering dan akan muncul menyeruak adalah, penolakan warga sekitar dimana terdapat pendiria Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dan akan mencemari lingkungan warga yang dianggap banyak efek negatif.
Hal yang dikhawatirkan warga adalah, pengelolaan sampah residu dan organik,dimana dapur MBG akan banyak memproduksi sampah yang bisa menambah volume sampah organik.
Akibat dari berbagai permasalahan yang telah dan akan muncul di kemudian hari, Pemerintah menjadikan pembelajaran evaluasi dari kejadian yang sebelumnya menyeruak di permukaan, untuk secara total membenahi fondasi serta sstem pengawasan program sebelum melanjutkannya.(bersambung)
