Tantangan dan Masalah Yang Perlu Dibenahi
Editor: Nurzaman Razaq
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Meski program ini membawa harapan besar, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai ujian.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama kini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani agar tujuan mulia MBG dapat tercapai secara optimal.
Di berbagai daerah pun meghadapi masaah serius yang mengancam efektivitasnya, terutama kasus keracunan makanan, sanitasi dapur yang beuk, kualitas bahan baku rendah, dan manajemen distribusi yang tidak tepat waktu.
Menu yang dinilai belum sesuai harapan
Karena mengusung nama “bergizi”, menu MBG diharapkan memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang seimbang.
Namun, beberapa menu yang sempat beredar di media sosial dinilai masyarakat masih kurang memenuhi ekspektasi, baik dari sisi gizi maupun porsi.
Kondisi ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas alokasi anggaran sekaligus menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem distribusi dan pengawasan kualitas menu.
Di bulan suci Ramadhan, Program Makan Bergizi (MBG) akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik. Menu kering yang diberikan dinilai belum memenuhi standar gizi yang layak bagi siswa.
Hal serupa terjadi di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)) di daerah, sebut saja di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana dalam beberapa hari terakhir tidak ada susu dalam paket MBG yang disalurkan.
Dilakukan pantauan pada Senin (2/3/2026), siswa mendapatkan paket MBG berisi 1 roti, 1 sachet kacang goreng, 1 butir telur, dan 2 sachet buah kurma yang berjumlah 8 biji. Dan itupun di rapel untuk hari kedepan.
Belum Miliki SLHS.
Sebagai contoh, di salah satu daerah, sebut saja di Sinjai, Sulawesi Selatan, dari 24 dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Sinjai, terdapat dua dapur BMG belum mengantongi Sertifikat LaikHigiene Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sinjai, Sapriadi, saat dikonfirmasi media ini. Sapriadi memastikan dapur yang belum memiliki SLHS tersebut belum menjalankan operasional sambil menunggu kelengkapan administrasi dan standar kesehatan terpenuhi.
Harapannya adalah, seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di Dinas Kesehatan setempat..(bersambung)
