MBG Timbulkan Masalah Lagi, Hingga Rekening Ganda
MAKASSAR, PEMBELANEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program MBG pada tahun lalu dengan anggaran miliaran dolar. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi puluhan juta anak di Indonesia.
Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi, pergantian kepemimpinan hingga serangkaian kasus keracunan makanan secara massal.
Kasus keracunan makanan yang kembali mencuat di salah satu sekolah menengah atas, di Lasem,Jawa Tengah, Rabu (02/09/2026) lalu dengan korban 777 siswa dan guru, menjadi pembelajaran untuk di intropeksi dan di evaluasi dengan teguran sanksi yang bukan hanya bersifat admiitratf.
Jika dicermati selama ini, mencuatnya kasus keracunan MBG, bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ini merupakan kegagalan system, yang akibatnya dengan Survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Juli menunjukkan hanya sekitar sepertiga masyarakat yang menyatakan puas terhadap program tersebut.
Kasus keracunan makanan menjadi salah satu alasan utama rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah kasus keracunan, pengelolaan rantai pasok, standar keamanan pangan, waktu distribusi makanan yang tidak tepat dan keterlambatan dsitribusi makanan, serta pengawasan dapur MBG menjadi sorotan dalam pelaksanaan program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat tersebut.
Dalam kasus keracunan MBG,kini menjadi media Asing, termasuk media Rusia, ketika Presiden Prabowo Subianto mempromosikan program ini di forum internasional. [
Masalah Tata Kelola dan Anggaran
Temuan Rekening Ganda: BGN menemukan anomali berupa rekening ganda pada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu unit atau dapur umum penyedia makanan.
Pengembalian Dana: Dari temuan tersebut, dana negara senilai lebih dari Rp111 miliar berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara.
Desakan Evaluasi: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta BGN melakukan evaluasi total dan mendesain ulang tata kelola anggaran serta pengawasan dapur umum agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah Pembenahan Pemerintah
Penutupan Dapur Bermasalah: Pemerintah dan BGN menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap dapur umum yang melanggar aturan, termasuk menghentikan operasional dapur di Sidoarjo yang terkait kasus keracunan.
Audit dan Penataan: BGN melakukan audit menyeluruh terhadap semua dapur umum, menerapkan sistem penilaian (grading), serta memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru demi merapikan sistem data penerima manfaat. (dari sumber lain)
