PEMBELANEWS.COM – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama perwira tinggi lainnya dinilai para pengamat sebagai skandal luar biasa di bidang politik dan intelijen domestik.
Beberapa rangkuman yang dihimpun terkait penjelasan serta analisis mendalam dari berbagai pakar mengenai latar belakang dan dugaan motif di balik kasus tersebut:
Motif Kekuasaan dan Pengaruh Politik Elite Lama
Pakar komunikasi politik Kunto Adi Wibowo serta Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti adanya dimensi konspirasi politik untuk memengaruhi stabilitas pemerintahan.]
Pengamat menilai ada kekhawatiran dari elite kekuasaan lama atau faksi tertentu yang ingin tetap mempertahankan pengaruh (power) dan kendali atas arah pemerintahan Prabowo.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanudin Muhtadi juga menyinggung latar belakang relasi kedekatan antara mantan Kapolri dengan mantan Presiden Jokowi.
Ada spekulasi analisis bahwa penyadapan digunakan kelompok tertentu untuk membaca dinamika serta konfigurasi kekuatan politik baru guna menyusun strategi perlindungan kepentingan politik mereka ke depan.
Tindakan Makar dan Upaya Melumpuhkan Presiden
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut indikasi awal kasus ini mengarah pada perbuatan makar. Penilaian ini sejalan dengan pandangan sejumlah pakar hokum
Sementara pakar intelijen dan hukum mengindikasikan bahwa, penyadapan terhadap kepala negara dilakukan dengan tujuan melumpuhkan kendali presiden.
Penyadapan ilegal ini dirancang untuk mendengarkan transmisi informasi rahasia yang dapat membuat presiden tersandera, tidak mampu menjalankan kekuasaan secara independen, atau mengganggu stabilitas nasional.
Pemerasan atau Posisi Tawar Pribadi (Coercion & Ego)
Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Islah Bahrawi, menjelaskan bahwa penyadapan ilegal di ranah domestik umumnya digerakkan oleh motif keuntungan kelompok atau personal
Disebutkan, data sadapan ilegal sengaja dikumpulkan sebagai bargaining position (posisi tawar). Data sensitif pejabat negara, pengusaha, maupun tokoh politik dikumpulkan agar pelaku dapat menekan atau mendikte kebijakan strategis untuk kepentingan faksi mereka.
Sementara motif individu yang ingin mengamankan atau memburu jabatan tertentu di dalam lingkaran kekuasaan dengan memanfaatkan informasi intelijen eksklusif.
Kepentingan Korporasi dan Geopolitik Ekonomi
Pengamat Politik dan Kebijakan Mohammad Anas RA memetakan motif ekonomi-politik yang melibatkan korporasi besar:
Diketahui, langkah Presiden Prabowo dalam menata ulang regulasi di sektor energi, pangan, sumber daya alam, dan perdagangan luar negeri disinyalir mengusik kelompok usaha tertentu. Penyadapan dilakukan demi mencuri informasi negosiasi perdagangan, arah diplomasi internasional, maupun perubahan izin komoditas agar bisnis korporasi tersebut tidak terancam.
Penyalahgunaan Wewenang Institusional (Institutional Dominance)
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, dan kriminolog UI Adrianus Meliala menganalisis penyalahgunaan fasilitas kepolisian.
Para pelaku diketahui memindahkan dan menyalahgunakan alat sadap resmi negara (Lawful Interception Management System). Para pengamat mendesak penyidik membongkar siapa user atau pengguna akhir dari data hasil sadapan tersebut. Ada kecurigaan institusional di mana pelaku enggan posisi atau marwah instansi penegak hukum menjadi subordinat di bawah gaya kepemimpinan pertahanan Presiden Prabowo.(dari berbagai sumber/ bersambung).
