SENGKANG,PEMBELANEWS.COM – Menjelang berjalannya pekerjaan proyek APBD 2026, LSM (Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Wajo, menyampaikan saran agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo betul-betul tegas dalam fungsi pengawasan, khususnya untuk proyek-proyek pembangunan tahun ini, sesuai komisi masing-masing. LIRA Wajo berharap DPRD tidak hanya jadi tukang stempel anggaran, tapi jadi pagar terakhir agar uang rakyat tidak bocor.
LIRA mendorong Komisi I DPRD Wajo mengawasi ketat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Setiap OPD yang nakal, molor urusan perizinan proyek, atau main mata dengan rekanan harus dipanggil dan ditegur di forum resmi. Jangan kasih ruang aparatur main belakang karena itu awal mula proyek bobrok.
Untuk Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan, LIRA minta DPRD membedah habis-habisan KUA-PPAS dan HPS proyek 2026. Harga satuan jangan ada yang digelembungkan, spek teknis harus jelas. Komisi II wajib panggil BPKAD, Bappeda, dan PPK untuk pastikan anggaran 2026 diprioritaskan ke proyek yang langsung sentuh hajat hidup orang banyak: jalan tani, irigasi, air bersih, pasar, dan UMKM. Proyek seremonial yang manfaatnya kecil harus dicoret.
Komisi III yang membidangi pembangunan fisik dan infrastruktur jadi garda terdepan. LIRA Wajo titip pesan agar Komisi III turun lapangan sebelum, saat, dan sesudah proyek jalan. Cek material, cek volume, cek tenaga ahli. Kalau ada aspal keriting, gedung retak, atau drainase asal jadi, Komisi III harus berani tolak Berita Acara Serah Terima dan minta bongkar ulang. Blacklist kontraktor nakal, copot PPK yang main mata. Jangan takut karena itu amanah konstitusi.
Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat diminta mengawasi proyek RSUD Maddukelleng, sekolah, dan bantuan sosial 2026. Pastikan rumah sakit benar-benar lengkap alatnya, sekolah layak pakai, dan bansos tepat sasaran tanpa dipotong oknum. LIRA siap dampingi warga kalau ada keluhan. Secara umum LIRA Wajo minta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Wajo buka ruang pengaduan publik, publikasikan hasil sidak komisi, dan berani beda pendapat kalau ada proyek yang janggal. Jangan ada lagi istilah “saling jaga” antar lembaga kalau rakyat yang dirugikan.
Bupati LIRA Wajo, Abrar Mattalioe, menegaskan, “Kami titip ke Anggota DPRD Wajo: tahun 2026 itu tahun ujian. Komisi I sampai IV harus gigit, bukan ngantuk. Kalau proyek bagus kami dukung, kalau bobrok kami soroti bareng. Ingat, gaji dan tunjangan dewan dari pajak rakyat. Jadi kawal APBD 2026 sampai rupiah terakhir. Jangan sampai Wajo bangun tapi kualitasnya bikin malu,” tegas Abrar.
LIRA Wajo berharap DPRD Wajo menjadikan pengawasan proyek 2026 sebagai prioritas utama. DPRD yang tegas akan melahirkan Pemkab yang bersih dan pembangunan Wajo yang dibanggakan rakyat.(Tim).
