MAKASSAR, PEMBELANEWS.COM – Rivalitas internal di tubuh Partai Golkar kian memanas jelang Pilkada serentak 2024. Di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, beberapa kader Golkar bersaing memperebutkan kursi kepala daerah, meskipun tak semua mendapat restu resmi dari partai. Kondisi ini memicu dinamika politik di internal partai, terutama terkait dengan soliditas kader dalam mendukung kebijakan partai.
Kader Golkar Tampil Berseberangan
Beberapa kader Golkar memilih maju meskipun tidak mengantongi dukungan resmi dari partai. Hal ini dipengaruhi oleh faktor elektabilitas dan figuritas mereka yang cukup kuat di daerah masing-masing. Sikap ini menimbulkan pro dan kontra di internal partai. Di satu sisi, ada yang menyambut positif, namun di sisi lain, soliditas partai dipertaruhkan.
Rivalitas di Beberapa Daerah
Dalam Pilkada serentak 2024, dari 24 pasangan calon yang diusung oleh Golkar, 22 di antaranya merupakan kader internal. Di lima daerah, terjadi persaingan antar-kader Golkar. Di Barru, misalnya, Andi Ina, Bendahara Golkar Sulsel, yang mendapat tiket partai, akan bersaing dengan Mudassir, Ketua Golkar Barru. Di Pinrang, Usman Marham yang diusung Golkar harus berhadapan dengan Abdillah Natsir, kader internal lainnya.
Rivalitas serupa terjadi di Pilwalkot Parepare, antara Erna Rasyid Taufan dan Andi Nurhaldin, serta di Pilwalkot Palopo, antara Rahmat Masri Bandaso dan Hj. Nurhaenih. Di beberapa daerah ini, Partai Golkar menghadapi tantangan besar untuk menjaga soliditas meski ada kader yang saling bersaing.
Reaksi Golkar Terhadap Perbedaan Arah
Golkar menegaskan aturan tegas bagi kader yang tidak mengikuti arahan partai. Sekretaris Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, mengungkapkan bahwa kader yang memilih jalur berbeda akan mendapat sanksi berupa dikeluarkan dari kepengurusan partai. Hal ini berlaku di semua daerah, termasuk di Barru, di mana Mudassir dipastikan akan digantikan oleh pelaksana tugas.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka, menegaskan bahwa kader yang melawan partai akan diberhentikan dari kepengurusan, terutama bagi mereka yang menjabat di DPD II. Golkar juga mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan atribut partai oleh pasangan calon yang tidak diusung Golkar.
Konsolidasi di Luwu Utara
Di sisi lain, Golkar Luwu Utara memulai konsolidasi internal untuk memenangkan pasangan Fauzi-Ajie dalam Pilkada serentak 2024. Ketua Golkar Luwu Utara, Indah Putri Indriani, memimpin rapat konsolidasi yang dihadiri oleh pengurus DPD II, anggota fraksi, dan pengurus kecamatan. Golkar berupaya memaksimalkan mesin partai hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk meraih kemenangan.
Sekretaris Golkar Luwu Utara, Amrillah To Dewi, menekankan pentingnya menjaga pilkada damai dengan mengedepankan politik yang riang gembira dalam mensosialisasikan pasangan calon yang diusung.
Golkar Godok Pimpinan DPRD Sulsel
Selain dinamika Pilkada, DPP Partai Golkar juga tengah menggodok nama calon Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Tiga nama yang diplenokan di DPD I adalah Rahman Pina, Sofyan Syam, dan Ayu Andira. Rahman Pina dinilai sebagai kandidat terkuat karena kontribusinya yang signifikan bagi partai. Namun, muncul polemik setelah nama Kadir Halid, yang sebelumnya dikirim, dicoret dari daftar tanpa alasan jelas.
Konflik internal ini memicu reaksi keras dari kader Golkar lainnya. Nasruddin Upel, Wakil Sekretaris Golkar Sulsel, menegaskan bahwa keputusan rapat pleno adalah final dan tidak bisa diubah. Dia menuding adanya upaya untuk menjegal Kadir Halid agar tidak menduduki posisi pimpinan DPRD Sulsel.
Tantangan Internal Golkar Menjelang Pilkada
Rivalitas antar-kader Golkar dalam Pilkada serentak 2024 menjadi tantangan besar bagi partai untuk menjaga soliditas. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, mulai dari persaingan internal hingga konflik mengenai penentuan pimpinan DPRD, Partai Golkar perlu segera merapikan barisan agar tidak terpecah belah menjelang Pilkada serentak 2024.
