Editor : Nurzaman Razaq
MAKASSAR,PEMBELANEWS.COM – Pasca gelombang demonstrasi pada 25 -31 Agustus 2025, telah melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang mendesak untuk dipenuhi Pemerintah dan DPR.
Tuntutan Rakyat ini lahir dari gabungan berbagai aspirasi rakyat yang merupakan aspirasi gabungan dari berbagai kanal aspirasi publik, yang dimotori kelompok influencer seperti Andovi Da Lopes, Salsa Erwin, dan Jerome Polin.
Tuntutan 17+8 itu, telah diserahkan kepada perwakilan DPR RI di Jakarta, Kamis (04/09/2025). Mereka menuntut bukti konkret dan bukan janji semata. Dimana mereka juga menuntut DPR dan pemerintah untuk meng-update kemajuannya secara transparan
Penamaan 17+8 itu dipilih karena berisi 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu Jumat (5/9) dan 8 desakan jangka panjang dengan deadline 31 Agustus 2026.
Tuntutan yang termaktub dalam 17+8 adalah rangkuman permintaan dan desakan masyarakat yang terserak di ruang publik.Tuntutan itu kemudian dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan lebih sistematis dan mudah ditagih kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mengutip situs gerakan: rakyatmenuntut.net, sebanyak 17 tuntutan itu menyasar banyak pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan menteri sektor ekonomi
Berikut 17 tuntutan jangka pendek:
Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tuntutan untuk DPR:
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Tuntutan untuk ketua umum partai politik:
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tuntutan untuk polisi:
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Tuntutan untuk TNI:
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tuntutan untuk menteri sektor ekonomi:
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Dalam poin-poin tuntutan yang disuarakan, kelompok 17+8 Tuntutan Rakyat juga memasukkan catatan mereka soal tindak lanjut desakan.
Sejumlah tuntutan dilabeli sudah “proses”, sementara desakan lain ditandai “belum proses”.
Per Kamis sore (4/9), sejumlah tuntutan dinilai sudah diproses, kecuali desakan pada poin ke-1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13.
8 tuntutan jangka panjang.
Delapan tuntutan jangka panjang ini diberi tenggat selama setahun, berakhir pada 31 Agustus 2026.
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat
Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Serupa dengan 17 tuntutan jangka pendek, para influencer dan pegiat media sosial juga memberikan catatan mereka soal perkembangan tuntutan jangka panjang.
Per Kamis sore (4/9), mereka menilai sejumlah poin tuntutan belum diproses, seperti desakan 2, 5, 6, 7, 8.
Perlunya Disikapi dan Ditindaklanjuti.
Dalam menyikapi Tuntutan Rakyat 17+8 itu, Pemerintah perlu merespons positif terhadap Tuntutan Rakyat tersebut. Mengingat Pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya.
Meski juga harus dipahami bahwa, tidak semua tuntutan dipenuhi dalam sekejap mata. Presiden Prabowo dipastika aka mendengar semua aspirasi itu dan tentunya akan dipenuhinya. Meski pun tidak serentak bisa dipenuhinya. Ada tahapan yang harus dilakukan.
Sebagai langkah antisipasi, perlunya Pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pemerintah harus segera bentuk tim independen untuk penuhi tuntutan masyarakat. Karena aksi merebak di berbagai daerah, masalah utamanya adalah soal ekonomi,” jelasnya.
Pimpinan DPR RI pun harus sigap dalam merespons dan mengumumkan untuk menggelar rapat bersama fraksi-fraksi untuk membahas aspirasi 17+8 tuntutan rakyat.
Dampak Jika Tidak Terpenuhi.
Lantas muncul pertanyaan besar, bagaimana jika 17+8 tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi pemerintah sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan ?
Skenario terburuk bila tuntutan tidak segera dipenuhi, adalah munculnya ketidakpercayaan (distrust) yang besar terhadap pemerintah. Dan tentunya pula risiko ekonomi bisa semakin parah jika tuntutan masyarakat tak digubris.
Termasuk ketidakpastian politik dapat membuat perusahaan menunda perekrutan pegawai baru, memengaruhi penilaian investor dan mitra luar negeri terkait risiko politik.(dirangkum dari berbagai sumber).
.
