Ketika Kemiskinan dan Kelaparan Tersentuh, Pasca Viral
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Berita mengenai warga yang mengalami kelaparan di Dusun Bale, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo,Kabupaten Sinjai, telah di viralkan secara meluas di berbagai media pers.
Kasus itu menjadi perhatian publik setelah selembar surat permohonan pinjam beras dari pasangan suami istri, Ibu Kiki dan P.Conni kepada pemilik warung menjadi viral di media sosial.
Selembar kertas pinjaman beras itu,salah satu bukti bahwa kehadiran pemerintah (Negara) sebelumnya sama sekali tidak ada. Kehadiran Pemerintah di tengah kemiskinan warganya sangat penting dan dapat di wujudkan sebelum masalahnya viral di media sosial.
Tanggungjawab utama pemerintah aalah memastikan kesejateraan wargganya, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Terlebih selama 10 tahun tidak bekerja akibat gangguan mental, dengan empat anak di rumah rentan tanpa listrik dengan akses jalan yang begitu sulit.
Lantaran adminstratif dan regulasi, keluarga ini tercoret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), yang dianggap tidak boleh ganda sebagai KPM pada program BLT.
Kekakuan dalam penerapan regulasi, tidak sepatutnya mendahului ketika warga dalam kemiskinan yang akut yang dialami selama 10 tahun itu. Pemerintah hanya mengandalkan program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan, tanpa mencermati alternatif lain yang harus ditempuh dalam mengatasi warganya yang selama 10 tahun menderita kelapanan di balut kemiskinan ekstrem.
Terlepas dari kunjungan Bupati Sinjai, Rabu sore (14/01/2026) lalu di kediaman Ibu Kiki dan P Conni yang dianggap sebagai bentuk konkret kehadiran negara, tidaklah menghapuskan :bahwa negara gagal dalam melakukan pemantauan terhadap program pencegahan kemiskinan yang selama ini selalu digaungkan.
Cara Utama Atasi Kemiskinan.
Salah satu kegagalan pemerintah dalam mengatasi warganya agar tidak miskin dan lapar, lantaran ketidak cermatan pada penyediaan jaring pengaman sosial. Dimana pemerintah sepatutya memerikan bantuan yang tidak hanya mengandalkan BLT, melainkan patut memberikan bantuan pangan non tunai, subsidi istrik sebagai bentuk pemenuhan dasar mereka.
Selain itu, ketidak cermatan pemerintah pada pelayanan akses kesehatan dan pendidikan, yang menjamin akses layanana kesehatan gratis atau subdisi sera pendidikan dasar, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Kehairan pemerintah pada soal penciptaan lapangan kerja, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerha yang layak serta pada soal perindingan dan advokasi hukum, dimana warga yang terpapar dalam kemiskinan dan kelapatan itu, dipastikan hak-haknya dihormati dan dipenuhi, sehingga mereka tidak dieksploitasi.
Serta yang tidak boleh terabaikan, pemerintah sepatutnya memberikan aksesibilitas dan infrastruktur,seperti membangun infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, perumahan layak dan akses transportai yang dapat meningkatkan kualitas hidup danpeluang ekonomi masyarakat msikin.
Kunjungan pemerintah sebagai bentuk langkah cepat dalam memastikan masa depan keluarga tersebut, sebagai bentuk upaya menutupi bayang-bayang yang teranjur viral. Bayangkan selama 10 tahun !!!. Dimana Pemerintah degan sejumla stakholdernya ?
Sebagai catatan penutup
Kehadiran pemerntah tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, tetapijuga dalam bentuk regulasi yang berpihak kepada warga yang terpapar kemiskinan dan kelaparan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Program-program itu agar dijalankan oleh stakholder terkait, khususnyadi tingkat daerah.( bersambung).
