100 Hari Kerja, Wujud Evaluasi Program Strategi Daerah
SINJAI,PEMBELANEWS.COM – Banyak persolan yang mengemuka di awal kepemimpinan Hj Ratnawati Arif dan A.Mahyanto Mazda selaku kepala daerah di Bumi Pantita Kitta ini, yang perlu diselesaikan di 100 hari kerjanya.
Selain janji politiknya yang dituangkan ke dalam visi dan misinya, juga setidaknya ada gambaran realisasi yang patut dijadikan indikator evaluasi sejauah apa progres program strategi daerah yang bakal dituntaskan di 100 hari kerjanya.
Dalam rangkuman janji politik yang tercatat, dan pernah dipaparkan dalam debat calon kepala daerah dan di sejumlah kesempatannya pada masa kampanye Pilkada Sinjai 2024 lalu, keduanya menyampaikan arah kepemimpinannya sebagaimana yang terangkum dalam konsep RAMAH.
Keduanya menegaskan,program strategi pembangunan di Sinjai adalah pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi yang akan dijadikan prioritas utama selama lima tahun ke depan.
Dalam rangkuman janjinya itu, ditegaskan akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, program pendidikan yang bukan hanya pendidikan yang digratiskan, tetapi lebih memperhatikan pada mutu dan kualitas pendidikan dan pengajaran, dan system pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta program peningkatan ekonomi melalui capaian PAD yang optimal, pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Dari rangkuman itu, mengemuka dengan adanya janji politik yang akan dijalankan dalam pemerintahannya diantaranya, peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan mutu dan kualitas pendidikan gratis.
Efesiensi Anggaran.
Tak disangka sebelumnya, pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto – Gibran, satu kebijakan dari sejumlah kebijakan yang tertuang dalam program cita rasa, yakni melakukan efesiensi anggaran secara menyeluruh dari pusat hingga daerah.
Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintahannya Hj Ratnawati Arif adalah, melakukan efesiensi anggaran di dalam mengimplementasikan program dan kebijakan pemerintahannya.
Dalam upaya efesiensi anggaran itu, patut dipertimbangkan untuk mengurangi perjalan dinas, study banding, bintek yang dianggap sudah berulang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.
Menekankan kepada seluruh pimpinan Satuan Perangkat Daerah, untuk lebih menekan tidak mengikutsertakan kepala desa dalam kegiatan bintek yang selama ini dianggap mubazir.
Dengan efesiensi anggaran, tentunya dapat dialihkan kepada program dan kebijakan lainnya seperti, perbaikan infrastruktur, jalan dan jembatan. Begitu pula di pemerintahan desa, anggarannya dapat lebih difokuskan kepada pemberdayaan dan pembinaan masyarakatnya dalam upaya membuka lapangan usaha dan pekerjaan bagi warganya.
Salah satu persoalan menyeruak yang dilontarkan Wakil Ketua KNPI Sulsel, Malik Zain, yang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai untuk membatalkan anggaran sewa mobil dinas bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersumber dari APBD 2025 yang bernilai Rp5,8 miliar.
Desakan pembatalan itu, dicermati sebagai upaya efesiensi anggaran yang dianggap menyewa mobil dinas tidaklah begitu mendesak, dan menurut Malik Zain, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan di Sinjai Barat, pembangunan jembatan di Pulau Sembilan dan sebagai tambahan yang mendesak, perbaikan di beberapa desa di Kecamatan Sinjai Tengah yang puluhan tahun tertunda perbaikan dan pemeliharaannya.
Harapan utama kepada kedua pemimpin daerah ini, harus bisa membawa perubahan dengan kerja-kerja yang inovatif yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya yang membawa semangat perubahan yang nyata..(bersambung)
