MAKASSAR,PEMBELANEWS.COM – Kedatangan Aliansi Honorer R2/R3 Kota Makassar yang berjumlah ratusan orang yang tergabung dari berbagai OPD lingkup Pemkot Makassar ke DPRD Makassar, untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status kepegawaian mereka di pemerintah kota, Kamis, (15/05/2025).
Mereka yang dipimpin Sukri Zulkarnain selaku Ketua Aliansi, menyampaikan 3 poin tuntutan utama. Pertama, mereka meminta Pemkot menyelesaikan penataan seluruh tenaga non ASN R2 dan R3 vang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN/CPPPK Tahan I Tahun Anggaran 2024 untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu selambat-lambatnya sampai dengan batas waktu 31 Oktober 2025, tanpa harus menunggu seleksi tahap berikutnya.
Kedua, mereka meminta agar formasi untuk tenaga non ASN R2 dan R3 vang telah mengikuti seluruh Tahapan Seleksi CASN/CPPPK Tahap I Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Makassar segera dibuka, paling lambat 31 Oktober 2025.
Ketiga, meminta Pemkot Makassar dalam hal ini BKPSDMD Kota Makassar untuk mempercepat pengajuan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) R2 dan R3 yang terdata di pangkalan basis data BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Tahap I CASN/CPPPK Tahun Anggaran 2024 tanpa harus menunggu proses Tahap II, paling lambat 31 Oktober 2025.
Ke-3 poin itu, kata Sukri Zukarnain, perlu disuarakan hingga ke DPRD Makassar, terlebih status mereka sampai saat ini belum jelas. Apalagi, tersiar kabar bahwa data honorer R2 dan R3 saat ini belum diusulkan ke basis data BKN. Padahal, informasi sebelumnya, sebanyak 3.217 honorer kategori ini sudah diusulkan.
Dari pertemuan itu kata Sukri, Komisi A berjanji akan menggelar pertemuan yang menghadirkan pemangku kebijakan terkait untuk membahas ini.
“Kami telah mendengrkan keluhan Aliansi yang pada intinya adalah teman-teman aliansi itu mau kejelasan bagaimana ke depannya status mereka, jadi kami sudah sampaikan bahwa akan kami diskusikan ke BKD dan akan kami sampaikan ke BKD yang menjadi keluhan teman-teman Aliansi Honorer R2 dan R3.
Legislator Partai Gerinda itu menambahkan, DPRD Kota Makassar akan berusaha maksimal untuk bisa memberikan jawaban, serta menyampaikan solusi terkait dengan yang dikeluhkan oleh Aliansi Honorer R2/R3.(*)
